DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Penunjukan Bahlil sebagai Kepala BKPM diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Namun pengakuan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu sebagai anak Papua diprotes sejumlah kalangan.
Salah satu yang mempersoalkan pengakuan itu adalah aktivis Papua sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Ia bahkan mengultimatum Bahlil untuk segera membuktikannya.
“Yang terhormat saudara Bahlil, saya kasih waktu 3 hari untuk membuktikan Anda asli Papua, buktikan bahwa ayah dan ibu serta Anda lahir di Papua,” kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (22/10).
Menurutnya, jika tak terbukti, pernyataan Bahlil sama saja melecehkan dan menghina masyarakat Papua yang selama ini hidup dalam tekanan.
“Kalau anda tidak bisa buktikan, maka semua urusan akan terbuka dan siap berhadapan dengan hukum nagara ini untuk mempertahankan harga diri bangsa saya,” paparnya.
Dalam pernyataannya, Pigai juga menyertakan pengakuan salah seorang aktivis Papua lainnnya, yakni Fransiskus Xaverius Magai yang diunggah melalui akun media sosial Facebook.
Keterangan tersebut menyebutkan bahwa Bahlil bukanlah orang asli Papua dan tidak memiliki ikatan darah dengan Papua.
Berikut pernyataan Fransiskus Xaverius Magai yang diunggah di akun Facebooknya.
Ayah dan ibu dari Bahlil Lahadalia itu bukan orang asli Papua. Itu artinya beliau tidak ada ikatan darah dengan Papua. Jangan mengunakan hak adat orang asli Papua untuk mewakili kami duduk sebagai menteri di kabinet. Jokowi harus adil dan selektif dalam menentukan kursi menteri jatah orang asli Papua sebegai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat orang asli Papua. Hak-hak orang Papua harus dikembalikan ke orang Papua. Kalau tidak maka kepercayaan orang Papua terhadap negara akan makin merusut. Konflik horisontal bisa saja akan terus meledak. [swa]
