DEMOKRASI.CO.ID - Heboh soal anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serta merta jadi salah Gubernur Anies Baswedan.
Anggota DPR RI, Djarot Syaiful Hidayat, menyebut program anggaran DKI Jakarta sudah sangat progresif dengan menggunakan sistem digital.
Kata Djarot, dalam sistem tersebut hanya orang-orang yang punya akses yang dapat memasukkan data. Sehingga, semua bisa ditelusuri di titik mana kesalahan data tersebut.
"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies. Kita bisa lacak siapa yang meng-input, siapa yang mengetik anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," ujar Djarot di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut sangat aneh jika ada kesalahan anggaran yang tidak disengaja. Siapa pelakunya, dia minta segera diproses oleh Anies.
"Tentunya ada faktor kesengajaan. Kalau saya (ingin pelaku) ya diundang saja, dipanggil. Kalau memang terbukti ya sudah selesaikan, ya tonjok," tegasnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan juga membeberkan kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Ahok pada 2015.
Menurut Anies, sistem e-budgeting, memiliki kelemahan teknis, di mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.
"Kegiatan sudah ditentukan, misalnya pameran atau pentas musik. Itu ada rekening dan komponen. Misalnya, nilainya Rp 100 juta. Nah, Rp 100 juta itu harus ada turunan komponen. Padahal yang dibutuhkan hanya kegiatannya dahulu, karena (ajuan anggaran) akan dibahas dengan Dewan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10).
Anies menyalahkan e-budgeting, atas masuknya ajuan janggal ke usulan APBD DKI 2020. Menurut Anies, karena e-budgeting tidak sempurna. Ajuan janggal seperti pengadaan lem Aibon hingga Rp 82 miliar, bisa masuk ke APBD.
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital (e-budgeting) tapi tidak smart," ujar Anies. [rm]
