DEMOKRASI.CO.ID - Gerakan mahasiswa dikabarkan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menjelang pelantikan presiden-wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019. Mereka bahkan disebut akan berdemo pada saat Joko Widodo-Ma'ruf Amin dilantik di Gedung DPR/MPR, Senayan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo malah meminta para mahasiswa tak menggelar demonstrasi. Ia berharap mahasiswa menghormati momen pelantikan presiden-wakil presiden yang dianggapnya sangat sakral dan disaksikan warga dunia.
"Ya saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk mengurungkan niat demo karena harus menghormati peristiwa pelantikan presiden besok, karena peristiwa sangat sakral bagi bangsa kita dan akan disaksikan oleh dunia," ujar Bamsoet di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).
Politikus Partai Golkar itu meminta mahasiswa untuk menjaga nama baik bangsa dengan tak menggelar aksi unjuk rasa di saat Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober nanti. Apalagi saat itu akan ada banyak kepala negara yang diundang dalam pelantikan itu.
"Jadi kalau adik-adik mahasiswa demo itu kurang elok bagi bangsa kita, bangsa kita sendiri, jadi kita berharap para adek adek urungkan niat demo itu karena yang kita utamakan adalah nama naik bangsa," ungkapnya.
Mantan Ketua DPR itu berpandangan mahasiswa keliru jika melakukan demonstrasi di Gedung DPR. Ia pun melempar bola persoalan revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya memiliki wewenang untuk melakukan judicial review.
“Jadi salah alamat kalau demonya ke DPR karena tugas DPR sudah selesai," tuturnya.
Bamsoet bahkan siap pasang badan jika ada upaya dari berbagai pihak yang ingin menggagalkan pelantikan presiden. Bamsoet menegaskan tidak ingin ada upaya pelengseran pemerintahan sebelum masa jabatannya berakhir.
"Jadi harus kami pertahankan sampai akhir jabatan. Ini harus menjadi kesepakatan bangsa kita," tegas Bamsoet.
Berbeda dengan Bamsoet, Ketua DPR RI Puan Maharani justru tak masalah bila masih ada rentetan unjuk rasa dari mahasiswa terkait penolakan terhadap revisi UU KPK dan menuntut diterbitkannya Perppu KPK.
Hanya saja, kata Puan, demo yang dilangsungkan harus berjalan tertib dan sesuai aturan.
“DPR itu rumah rakyat, kita akan membuka pintu seluas-luasnya selama aspirasi rakyat itu dilakukan secara tertib dan santun,” kata Puan.
Puan menjanjikan akan membuka komunikasi dengan mahasiswa secara langsung untuk mendengarkan tuntutan mereka. Namun, ia meminta komunikasi ini dilakukan melalui jalan diskusi dengan tertib.
“Jadi selama itu dilakukan secara tertib dan santun kita tentu akan membuka ruang DPR ini sebagai rumah rakyat dengan aturan-aturan dan tata tertib yang ada,” pungkas Puan. [tio]
