DEMOKRASI.CO.ID - Yayasan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) mempertanyakan posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Dengan koordinasi di bawah Kemenko Polhukam, maka perspektif Kemenkominfo adalah politik, hukum dan keamanan. Perspektif ini dikawatirkan membatasi Kemenkominfo untuk mengembangkan industri digital.
"Kominfo itu ada satu masalah, dia ada dibawah Polhukam. Itu sebabnya tugas-tugas yang sifatnya bisnis atau pengembangan di bidang industri perdagangan, Kominfo sangat terlambat," kata Ketua Yayasan Apkomindo Hidayat Tjokrodjojo kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menurut Hidayat, situasi ini akan menghambat industri perdagangan digital di bawah Kemenkominfo.
"Hal-hal yang seperti itu bagi Kemenkominfo bingung. Karena mereka berdasarkan Polhukam. Jadi kebutuhan bisnis, itu tidak bisa ditangani dengan baik," kata Hidayat.
Selain itu, Yayasan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) juga mengomentari Menkominfo Johnny Plate yang tidak memiliki latar belakang dari sektor teknologi informasi komunikasi (TIK). Menurut Hidayat kehadiran Johnny membuat suasana diskusi lebih terbuka.
"Dengan Johnny Plate karena dia masih baru di bidang ini diskusinya menjadi lebih terbuka. Jadi beliau juga belajar kami juga bagikan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya," tuturnya.
Dia mengatakan tentu diskusi akan semakin intensif agar Johnny bisa mempelajari sektor TIK. Hidayat mengakui Apkomindo belum bertemu dengan Johnny. Akan tetapi, ia mengatakan akan bertemu dengan Jonny dalam waktu dekat.[tsc]
