DEMOKRASI.CO.ID - Keberadaan sosok Nadiem Makarim belakangan menjadi sorotan usai dipercaya Presiden Joko Widodo mengisi jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kapasitasnya dipertanyakan publik lantaran posisi Mendikbud tak selaras dengan latarbelakangnya sebagai mantan CEO Go-Jek, aplikasi ojek online yang telah menjamur di Tanah Air.
Merespons hal ini, pengamat komunikasi politik, Effendy Ghazali menyebut pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Publik juga diharapkan tak langsung berprasangka buruk.
Kita tunggu. Karena Pak Presiden pasti punya visi dan misi sendiri (dalam menunjuk Nadiem)," ujarnya saat ditemui di Binakarna Room, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (24/10).
Effendy mengaku telah menghimpun banyak pertanyaan, saran, dan masukan soal Kabinet Indonesia Maju. Namun ia masih menilai terlalu dini untuk berdebat soal komposisi kabinet.
"Menjadi menarik saat ada pertanyaan praktis, apakah segala kekuatan digital kreatif ojek online bisa menjadi perbandingan dari apa yang nanti harus dicapai? Apakah itu akan seimbang dengan revolusi mental yang selama ini digadang-gadang?" tutur Effendy.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-Maruf, khususnya bagi Mendikbud untuk membuktikan kinerjanya ke depan.
"Kita kasih waktu. Walaupun saya berpikir sebelumnya (Nadiem) lebih tepat ditempatkan di menteri pemuda dan digital kreatif," pungkasnya.(rmol)
