DEMOKRASI.CO.ID - Sebagian nama calon menteri Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma’ruf sudah terjawab saat sejumlah tokoh memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).
Jokowi sendiri sebelumnya memastikan, kabinet nantinya akan banyak diisi wajah-wajah baru.
Namun, sejumlah nama lawas lainnya, masih akan tetap menjadi pembantu orang nomor satu di Indonesia itu.
Ada baiknya, Jokowi lebih selektif dalam memilih para menteri-menterinya dan haruslah bebas dari kepentingan pribadi.
Khususnya untuk posisi menteri yang cukup strategis dan berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia.
Sejumlah nama pun dinilai publik tak layak jadi menteri Jokowi. Salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Hal itu diamini analis ekonomi politik, Kusfiardi. Sebaiknya, Presiden tak lagi memilih Luhut jadi menteri.
Menurutnya, Luhut memiliki konflik kepentingan yang terlalu tinggi dan sangat rentan mengorbankan kebijakan pemerintahan hanya untuk kepentingan bisnisnya semata.
“Luhut jadi pensiunan yang baik ajalah. Enggak usah ikut-ikutan lagi. Karena conflict of interest-nya terlalu besar,” ujarnya kepada RMOL, Senin (21/10/2019).
Kusfiardi membeberkan, Luhut tercatat memiliki sederet usaha dan bisnis, di antaranya pertambangan.
“Kalau di kabinet akan susah. Masa kebijakan di pemerintahan harus dikorbankan demi kepentingan pribadi,” jelasnya.
Jika Luhut adalah sosok negarawan, lanjutnya, maka ketika Jokowi meminta dia masuk di kabinet sudah seharusnya menolak.
Sebaliknya, pendiri FINE Institute meminta mantan Menko Kemaritiman itu fokus mengurusi bisnis dan menikmati masa tuanya saja.
“Jadi kalau Luhut jenderal nasionalis yang baik, mundur sajalah. Istirahat di rumah, main sama anak cucu di rumah, urus bisnis yang baik. Enggak usah ngrecokin negara,” pungkasnya. [ps]
