DEMOKRASI.CO.ID - Ini kabar buruk, Hasto Kristyanto persilakan Surya Paloh out dari Jokowi, demi akomodir Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto tidak mempermasalahkan jika Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh keluar dari koalisi pengusung Joko Widodo - Maruf Amin.
Diketahui, Surya Paloh kecewa dengan kebijakan Jokowi yang mengakomodir partai oposisi di Pilpres 2019 lalu, untuk masuk ke kabinet dan mendapat jatah Menteri.
Contohnya Gerindra yang kemungkinan dapat dua kursi yang diisi Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo.
Atas sikap Jokowi ini, Surya Paloh berikut Nasdem siap menjadi oposisi.
"Setiap partai punya platform politik masing-masing.
Kita punya etika di dalam menjalankan posisi politik sebagai partai yang ada di dalam pemerintahan.
Sikap kritis memang diperlukan karena demokrasi memang memerlukan kritik," ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui dalam acara perayaan pemerintahan Jokowi - Maruf periode 2019-2024 di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Hasto mengatakan, Surya Paloh berkomitmen menghormati hak prerogatif Presiden.
Mengenai sinyal Surya Paloh bahwa Nasdem akan menjadi pihak oposisi, ia menyebut itu bagian dari dinamika politik.
"Tentu itu jadi dinamika.
Demokrasi kan membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat.
Itu sehat dalam dinamika koalisi," kata Hasto Kristiyanto.
Surya Paloh Pilih oposisi
Keputusan yang disambut kecewa Ketum Nasdem sekaligus penggagas gerakan restorasi yakni Surya Paloh.
Bahkan Surya Paloh menegaskan Nasdem siap jadi oposisi bersama PKS, yang merupakan partai yang sejak awal mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintah.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memberi isyarat siap menjadi partai yang berada di lingkaran oposisi dalam lima tahun ke depan.
Hal itu ditegaskannya ketika menghadiri acara pelantikan Jokowi - Maruf Amin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) lalu.
Penegasan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari awak media mengenai adanya manuver parpol oposisi yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Menurut dia, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi.
"Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai.
Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019), kemarin.
Bahkan, menurut Paloh, partai NasDem menyatakan siap menjadi partai oposisi.
Sebaliknya, ia tak masalah harus keluar dari koalisi Jokowi-Maruf Amin.
"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," pungkasnya.
Prabowo Siap Bantu Jokowi
Prabowo Subianto Siap Bantu Jokowi, hal ini terlihat dari kedatangan Ketua Umum Dewan Pembina dan Wakil Ketum Gerindra yakni Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo ke Istana Kepresidenan.
Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui, mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengurus bidang pertahanan dalam kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.
Tidak hanya dirinya, Prabowo Subianto mengakui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga mendapatkan tugas sebagai pembantu Presiden.
Namun, Prabowo Subianto belum mau membocorkan kepada media soal kursi yang diberikan kepada Edhy Prabowo.
"Belum, kalau Pak Edhy Prabowo nanti biarkan Presiden ya yang umumkan," ujar Prabowo Subianto usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019).
Saat ditanya lebih lanjut kapan tepatnya Presiden akan mengumumkan posisi yang akan diberikan kepada Edhy Prabowo, Prabowo Subianto menjawab, kemungkinan akan diumumkan Rabu (23/10/2019).
"Nanti pokoknya akan diumumkan.
Kemungkinan Rabu ya," lanjut dia.
Pernyataannya ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Partai Gerindra mendapatkan jatah dua kursi Menteri pada kabinet Kerja Jilid 2.
"Yang dipanggil kan dua, jadi kira-kira berapa?" ujar Prabowo.
Prabowo Subianto sekaligus memastikan ia dan Edhy Prabowo siap membantu kabinet Jokowi - Maruf Amin.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari ini siap diminta dan kami siap membantu," sambung dia.
Mardani Ali Sera Tegaskan PKS oposisi
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Mardani Ali Sera menegaskan,
partainya mengambil posisi oposisi demi menjaga demokrasi yang sehat.
Menurut dia, demokrasi sehat apabila ada kekuatan penyeimbang.
Hal itu dipaparkan Mardani dalam diskusi bertajuk "Teka-teki Menteri dan Koalisi" di d'consulate, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).
"Beberapa memang mengatakan dalam sistem presidensial kita tidak ada kata oposisi mutlak.
Tetapi esensi demokrasi itu check and balance system. Itu sesuatu yang niscaya," katanya.
Oleh karena itu, ia selalu berharap PKS tak menjadi oposisi sendirian.
Ia ingin partai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019,
seperti Demokrat, PAN, dan Gerindra, bisa menjadi oposisi.
"Kenapa? Karena proposal pembangunan Indonesia versi Prabowo-Sandi berbeda dengan versi Jokowi-Ma'ruf.
Ini tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi karena kami selalu berkomunikasi.
Jadi inti sederhanya oposisi ini sehat. Kalau bahasa Pak Jokowi, oposisi itu mulia," ujar Mardani.
Mardani menilai kekuatan oposisi yang tak seimbang juga akan berisiko menciptakan pemerintahan yang tak kuat.
Sebab, fungsi kontrol dan penyeimbang tidak berjalan maksimal.
"PKS berharap tidak jadi oposisi sendiri, tapi berdoa partai pendukung Prabowo-Sandi bergabung dengan kami," katanya.
Ia juga mengungkap, Presiden PKS Sohibul Iman pernah menyampaikan pesan seusai Jokowi dilantik
sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2014.
"Pak Sohibul pernah menyampaikan seusai pelantikan dulu. Pak, kami izin di luar pemerintahan,
komunikasi dan silaturahim tetap dibangun karena kita sesama anak bangsa.
Kebijakan Pak Jokowi yang sesuai kita akan dukung, tapi yang tidak sesuai aspirasi rakyat kita akan kritik," ujarnya.
"Dan Pak Jokowi waktu itu mengapresiasi. Kami insya Allah konsisten di oposisi," kata Mardani. [tnc]
