![](https://1.bp.blogspot.com/-o7XEP0pu1Ac/XZ3qImkHN8I/AAAAAAADX8A/C5ykoZ-P4q01PDSUGntflMdsFEfRcCshQCLcBGAsYHQ/s640/2017_10_30-11_36_11_e65ca2ab1d821b5f3d3d7e87ef51142c.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan turunya angka kemiskinan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi 5-6 persen itu berarti ukuran kemiskinan telah menurun, karena pendapatan naik," kata JK di Istana Wapres Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Selain itu, menurut JK angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Oleh karena itu, masalah penguatan ekonomi masih menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut.
"Tentu kita harus mengupayakan lebih tinggi agar memberikan lapangan kerja untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Apabila lapangan kerja berkurang, kemiskinan bertambah," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan angka ketimpangan kesejahteraan.
"Sebab ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, seperti sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, dan air bersih. Itu harus terus dibangun," urai Bambang.
Masih menurut Bambang, upaya penurunan ketimpangan yang terus meningkat itu juga perlu dilakukan dengan efektivitas perpajakan seperti yang dilakukan di negara lain.
"Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan, sehingga fair orang yang harus membayar pajak dengan tingkat yang fair juga," tegasnya.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan memiliki tren menurun dalam lima tahun belakangan ini, mulai dari 11,2 persen pada 2015, 10,86 persen pada 2016, 10,64 pada 2017, 9,82 persen pada 2018, dan 9,41 pada 2019. [ts]