DEMOKRASI.CO.ID - Kalangan mahasiswa medesak Presiden Joko Widodo bersikap terkait tuntutan pembatalan UU KPK hasil revisi.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, Dino Ardiansyah mengatakan, pihaknya memberi tenggat waktu kepada Presiden hingga Senin 14 Oktober 2019. Kalau tidak, mereka akan menggelar demo yang lebih besar.
"Minimal ada statement soal kondisi hari ini, dan juga statement untuk menerbitkan Perppu KPK. Kalaupun tidak (ada pernyataan), kita minta alasan rasional. Kalau tidak ada respons, kita akan turun lagi," kata Dino saat dihubungi wartawan, Rabu (9/10).
Harapan itu masih ditunggu setelah pihaknya bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis lalu (3/10).
Dino mengungkapkan mahasiswa ingin ada kejelasan dari Jokowi. Pasalnya, Jokowi sempat mengucapkan menimbang untuk menerbitkan Perppu KPK beberapa waktu lalu.
"Itu kan baru pertimbangan. Yang kita minta sekarang, minimal ada statement akan mengeluarkan perppu. Kalau tidak menerbitkan, apa alasannya. Seperti itu," ucapnya.
Dino menambahkan, pihaknya akan kembali menjalin komunikasi dengan Moeldoko untuk menanyakan kelanjutan pertemuan mereka yang menuntut penerbitan Perppu KPK.
"Kalau sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," ucap Dino pada Kamis lalu. [rm]
