DEMOKRASI.CO.ID - Setelah "mengalah" dalam pertarungan ketua MPR, Partai Gerindra dikabarkan dapat jatah menteri di kabinet kedua Presiden Jokowi.
Jumlah menteri yang akan diterima partai pimpinan Prabowo Subianto itu tidak tanggung-tanggu, yaitu hingga tiga kursi.
Di sisi lain, Partai Nasdem didorong menjadi oposisi setelah hubungan ketua umumnya Surya Paloh sedang tidak baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mega adalah "pemegang saham terbesar" di pemerintahan Presiden Jokowi.
Analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sebenarnya dalam politik ada rasionalitas dan tergantung kesepakatan. Namun, Gerindra gabung ke pemerintah dan Nasdem jadi oposisi akan merusak tradisi politik.
"Sistem presidential seperti Amerika Serikat bagus, yang kalah mengambil posisi oposisi dan yang menang langsung menjadi partai penguasa alias the rulling party," sebut Pangi saat dihubungi redaksi, Senin (7/10).
"Kalau begini jelas nanti sangat mudah untuk bertukar posisi dan secara etika jelas masalah, pemilih Gerindra juga bisa enggak respek," lanjut Pangi.
Dia juga belum bisa membayangkan, bagaimana mungkin Gerindra yang tidak berdarah-darah dalam memenangkan Jokowi, tiba-tiba dapat kursi menteri lumayan banyak. Sementara partai pengusung utama, misalnya hanya dapat dua kursi menteri.
"Ini jelas tidak lucu," imbuh Pangi.
Dia yakin meski hubungan Mega-Paloh tidak baik, Nasdem akan tetap di pemerintahan, tidak mungkin jadi oposisi.
"Nasdem jelas akan tetap dalam kekuasaan, bagaimana ceritanya oposisi, menikmati kue kekuasaan saja belum," ucap Pangi.
"Aneh bin ajaib dan rusak tradisi politik kita apabila Gerindra yang tidak ikut berkontribusi memenangkan Jokowi bergabung ke pemerintah dapat kursi menteri, sementara Nasdem yang sudah berkeringat memenangkan Jokowi, justru mengambil peran oposisi dan tak dapat kursi menteri, sudah kebolak balik dan jelas enggak rasional," tuturnya menambahkan.
Jadi, masih pendapat Pangi, tradisi dan etika politik tetap dijunjung bersama. Merasa tahu diri dan berkaca jauh lebih penting selain menghargai perasaan partai pengusung yang sudah berkeringat dan berdarah-darah memenangkan Jokowi.
"Jangan sampai karena kekuasaan semuanya dihalalkan, tahu diri dan menjaga nuansa kebatinan teman-teman dengan partai lain jauh lebih penting," tutupnya. [rm]
