DEMOKRASI.CO.ID - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan pemerintah memelihara buzzer politik. Dia menilai justru pemerintahlah yang kerap terpojok dan di-bully oleh para buzzer.
"Buzzer politik itu yang lebih banyak difitnah adalah pemerintah, yang lebih banyak terpojok dan di-bully itu adalah pemerintah, jadi jangan juga memutarbalikkan fakta, tidak ada satu kekuatan politik di dunia mana pun yang tidak menggunakan media sosial," ujar Ngabalin dalam acara diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).
Lagi pula, menurut Ngabalin, pemerintah tidak bisa mengorganisir lembaga dil luar pemerintah. Dia mengklaim pemerintah tidak pernah memelihara buzzer politik. Jika ada media sosial yang mendukung pemerintah, dia menilai itu merupakan inisiatif pribadi.
"Sampai hari ini kan kalau ada orang yang kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah, yang pasti tidak mungkin pemerintah mengorganisir, tidak mungkin, lembaga pemerintah bagaimana mungkin bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah. Dia punya departemen, penerangan, ada badan sandi siber negara, ya kan," ucapnya.
Lebih lanjut, Ngabalin tak mempermasalahkan buzzer pro-pemerintah. Menurutnya, hal itu bisa dikatakan bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah.
"Ya itu yang saya bilang, kan tidak ada salahnya kalau ada orang yang memberitakan dukungan kepada presiden Jokowi sebagai pemerintah. Ada program pemerintah, kemudian ada masyarakat yang membuat medsos, Twitter atau Instagram, lalu memberikan dukungan kepada pemerintah, di mana salahnya? tidak ada salahnya," tutur Ngabalin.
"Kecuali pemerintah mengorganisir kan tidak ada, pemerintah tidak mengorganisir, jadi no problem," sambungnya.
Menurut Ngabalin, pemerintah harus menertibkan buzzer politik. Apalagi buzzer yang bersifat negatif dan hanya menyebar hoax atau hujatan.
"Negara harus menertibkan, harus, tidak bisa tidak, karena negara memiliki kekuasaan untuk bisa menertibkan keamanan dalam negeri, kalau tidak kan bisa bubar, itu coba lihat berita hoax orang jadi bunuh-bunuhan, orang jadi membakar, berita hoax orang jadi terbantai, maka negara haris hadir untuk bisa mengatur," sebut Ngabalin.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai buzzer perlu ditertibkan karena pemilu sudah selesai. Ia juga menepis anggapan bahwa buzzer di media sosial yang pro-pemerintah 'dikomandani' kantornya.
Juru bicara eks capres Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Ketum Gerindra itu tak mengorganisasi buzzer di media sosial. Dari pernyataan Moeldoko, Dahnil berpendapat justru kubu petahana Presiden Jokowi-lah yang mengorganisir buzzer.
"Justru statement Pak Moel itu menerangkan ada pengorganisiran buzzer oleh pihak sana. Jadi, silakan ditertibkan saja Pak Moel," ungkap Dahnil, Kamis (3/10). [dtk]
