![](https://1.bp.blogspot.com/-calM8o0MazQ/Xa8bWrEmmUI/AAAAAAADbso/mNoh-_DQUawAxDyEIddlYAHqI_-VrNImwCLcBGAsYHQ/s640/5bad09d5-361a-4ec2-aed2-d0e41673eeee.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai salah satu calon menteri yang diperkenalkan pada publik. Kira-kira satu jam berada di dalam Istana Negara, Prabowo yang didampingi Wakil Ketum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan Presiden Jokowi memintanya ikut memperkuat kabinet.
Prabowo yang selama ini jadi rival politik Jokowi tak menyebut secara spesifik posisi apa yang ditawarkan padanya. "Untuk membantu beliau di bidang pertahanan," ujar mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Senin (21/10/2019). Dari beberapa sumber, Prabowo disebut akan menjadi Menteri Pertahanan.
Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengingatkan pada visi misi Prabowo soal pertahanan yang pernah diungkapkan dalam dua kali debat calon presiden pada 2014 dan 2019. "Ketika dia kampanye pada 2014, dia bilang Indonesia akan menjadi macan Asia," kata Haripin pada detikcom.
Sementara saat debat keempat Pilpres 2019 lalu, Prabowo menyatakan kondisi pertahanan Indonesia lemah. "Jauh dari yang diharapkan karena kita tidak punya uang," ujar Prabowo saat itu. Dia pun mengutip sebuah adagium, "yang kuat akan berbuat sekehendaknya yang lemah akan menderita."
Peribahasa ini juga disebut Prabowo saat berpidato dengan tajuk 'Indonesia Menang' tiga bulan sebelum debat pilpres. Ketika itu, Prabowo menyebut jangan lupakan rumus terkenal dari Thucydides, ahli sejarah dari Yunani kuno yang hidup kurang lebih 50 tahun sebelum Masehi, "The strong will do what they can, the weak suffer what they must."
Untuk mengatasi pertahanan yang disebutnya lemah, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu mengemukakan strategi peningkatan anggaran pertahanan dengan menghentikan kebocoran anggaran. Prabowo juga mengaitkan kekuatan militer saat sesi terkait hubungan internasional. Menurutnya diplomasi tidak akan berarti jika tak didukung kemampuan militer mumpuni.
Haripin menyatakan seandainya pernyataan-pernyataan Prabowo tersebut terutama saat mengutip adagium Thucydides bisa dijadikan sebagai patokan bagaimana nantinya kebijakan pertahanan, maka Indonesia akan jadi negara militeristik.
"Bisa diprediksi Indonesia jadi negara militeristik," kata doktor lulusan Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang itu.
Hal ini menurut Haripin mengkhawatirkan, apalagi jika Prabowo menggunakan posisinya itu untuk menguatkan militer bukan demi kepentingan menjaga negara dari ancaman luar. Namun, penguatan itu justru untuk kepentingan keamanan internal yang seharusnya merupakan domain kepolisian.
"Ini kan sangat berbahaya bagi kita jika hasil latihan, alat utama sistem persenjataan, dan organisasi militer dititikberatkan untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat. Militer bisa bertindak eksesif dan melakukan kekerasan terhadap warga biasa yang non kombatan," ujar Haripin.
Karena itu menurut Haripin, diperlukan kontrol yang kuat. Dalam sebuah negara demokratis yang jadi prinsip utama pengelolaan militer dibutuhkan kontrol sipil. "Kontrol sipil itu dipegang satu sisi DPR yang sayangnya dalam periode sebelumnya Komisi Pertahanannya tak bekerja dengan baik, sisi lainnya harusnya Menhan. Tapi sudah dua periode Menhan selalu purnawirawan, berbeda dengan Presiden SBY."
Haripin pun berpendapat penunjukan Prabowo itu merupakan bagian langkah politik Jokowi mengamankan periode kedua pemerintahannya ketimbang langkah strategis meningkatkan postur pertahanan. "Kalau dilihat dari rekam jejak pernyataannya, Prabowo tidak punya visi dan misi serius untuk membenahi postur pertahanan," ujarnya.
Sementara itu, pengamat militer Aris Susanto juga menilai pengangkatan Prabowo itu lebih pada faktor politis. Meski punya latar belakang sebagai mantan Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, Prabowo dinilainya tak punya kualifikasi mumpuni memegang jabatan Menhan. "Menurut saya setelah reformasi Menhan yang punya kualifikasi hanya Juwono Sudarsono, Ryamizard Ryacudu juga tidak," ujar Aris.
Aris mengatakan sebenarnya agak mengherankan jika Prabowo meminta ataupun menerima posisi tersebut. "Dia (Prabowo) itu capres. Secara moral dia itu presiden," katanya. Aris menduga Prabowo punya agenda terselubung dengan jabatan tersebut. "Mengapa dia mau hanya jadi menteri. Dia kan ga polos, dia punya otak, punya dana. Dugaan saya, dia punya agenda sendiri."
Dengan kekuatan karisma dan finansial yang dimiliki, Aris menyebut Prabowo akan melakukan penggalangan lewat kementerian itu untuk kepentingan Pemilu lima tahun mendatang. "Bulan madu Prabowo dan Jokowi tidak akan lama. Saya perkirakan hanya setahun. Habis itu ribut lagi. Karena ada agenda itu," katanya.
Sementara itu, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan merupakan panggilan negara. Sebagai seorang mantan prajurit, Prabowo tak mungkin menolak tugas tersebut.
"Ini sesuai dengan kompetensi beliau. Beliau kan punya pengetahuan luar biasa di bidang militer dan juga beliau punya konsep luar biasa. Kalau ada yang mengritik militeristik atau apa ya nanti kita lihat saja hasil kerja pak Prabowo," ujar Andre.
Andre menyebut Indonesia sekarang dalam keadaan terancam. Baik dari resesi ekonomi maupun ancaman keamanan dan kedaulatan seperti yang terjadi di Papua. "Boleh saja orang khawatir, tapi insyaaalah Prabowo akan menjawab dengan kinerja," ujar Wakil Sekjen Partai Gerindra itu.
Sementara kecurigaan soal agenda terselubung di balik bersedianya Prabowo masuk kabinet, Andre menampik hal tersebut. Menurutnya Prabowo tidak punya agenda lain selain mengabdi kepada bangsa negara dan menjadikan Indonesia negara kuat, maju adil dan makmur.
"Kalau ada yang mempertanyakan atau curiga-curiga, mohon maaf mungkin yang bersangkutan punya hati yang kurang bersih. Jadinya hati yang bersangkutan penuh curiga saja." kata Andre.[dtk]