DEMOKRASI.CO.ID - Ratusan honorer K2 di Kota Palu yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Palu mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu. Mereka bercerita tentang honor yang diberikan Pemerintah Kota Palu yang mereka nilai sangat tidak cukup.
Padahal, beban dan durasi pekerjaan mereka sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palu, tempat mereka mengabdi hingga puluhan tahun lamanya.
"Saya honorer di sekolah dasar di Kelurahan Balaroa yang kena likuefaksi. Honor kami bukan dinaikkan malah diturunkan. Honor saya dari Rp 300 ribu turun jadi Rp 250 ribu per bulan," kata Ketua Forum Honorer K2 Palu Ikhsan N Ruman dalam rapat dengar pendapat antara ratusan honorer K2 dengan anggota dari seluruh komisi DPRD Palu di ruang sidang utama, kantor DPRD Palu, Jumat (18/10) siang.
Ia tidak habis pikir dengan kebijakan Pemkot Palu menurunkan gaji para honorer tersebut. Ia dan honorer lainnya di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu hanya bisa berharap belas kasih legislator di DPRD Palu untuk membantu mereka.
"Ini pukulan bagi kami semua. Bahkan ada teman-teman honorer yang tidak digaji. Katanya ada aturan baru, makanya diturunkan, tapi kami tidak tahu aturannya mana. Tapi kami tetap bertahan," ujarnya.
Bahkan, salah satu honorer di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Agung, mengaku tidak mendapat honor sepeser pun atas waktu dan tenaga yang sudah ia keluarkan.
"Waktu saya masih mengabdi di salah satu kantor kelurahan di Palu, terus terang selama saya mengabdi beberapa tahun di sana, saya tidak mendapat honor sepeser pun," katanya.
Alhasil, mau tak mau ia terpaksa memutar otak dengan mencari uang lewat pengurusan surat administrasi di kantor kelurahan tempat ia bekerja mengabdi tanpa mendapat imbalan.
"Itu fakta yang tidak bisa dimungkiri. Saya paham kalau itu tidak dibolehkan, bahkan kami diperingati oleh camat agar tidak memungut dari pengurusan surat-surat administrasi itu, tapi kami mau makan apa kalau tidak begitu. Akhirnya kami lakukan," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, Forum Honorer K2 Palu menuntut sejumlah poin, di antaranya menghentikan penambahan honorer baru dan menambah honor mereka. Mereka juga minta DPRD memprioritaskan honorer K2 Palu agar diikutsertakan dalam seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang segera dibuka dalam waktu dekat ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Palu, Nanang menyatakan siap membantu para honorer untuk memperjuangkan nasib mereka.
"Saya rasa ini tugas kita bersama di seluruh komisi. Pada saat rapat dengan mitra dinas-dinas di lingkungan Pemkot Palu minggu depan akan kita upayakan agar honor honorer K2 Palu dinaikkan. Kami juga pernah merasakan apa yang bapak ibu rasakan sekarang," katanya. [rol]
