![](https://1.bp.blogspot.com/-QO0sNq1DU6Y/Xa20EUKCXPI/AAAAAAADbQ8/hRYvQNScuc4VzYUXuWQrHQxldcTflC-bACLcBGAsYHQ/s640/ylgwwz8vixmisocqwgiu.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memastikan, partainya bakal menjadi oposan bagi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Sikap PKS itu bersifat final, meskipun kawan seperjuangan mereka saat Pilpres 2019, yakni Partai Gerindra, semakin dekat untuk masuk ke lingkungan kekuasaan.
Untuk diketahui, Senin (21/1-0/2019), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi Istana Negara untuk bertemu Jokowi.
Seusai pertemuan, Prabowo mengakui diminta Jokowi membantu memperkuat kabinet, terutama dalam bidang pertahanan. Prabowo juga menyatakan siap membantu.
“Soal itu tak perlu dikomentari. Hanya, sebagai partai yang kalah dalam pilpres, ada baiknya kami menjadi oposisi,” kata Hidayat Nur Wahid.
Ia menuturkan, alasan utama PKS menjadi oposan adalah, prinsip melakukan politik rasional. Sebagai partai yang kalah, pilihan paling rasional bagi PKS adalah berada di luar lingkungan pemerintahan.
Kalau partai yang kalah tetap meminta jatah menteri atau pejabat pemerintahan, HNW menilai hal tersebut bakal menjadi preseden buruk.
“Itu akhirnya buruk untuk semuanya. Buruk untuk demokrasi, terutama karena tidak ada lagi yang menjaga demokrasi. Buat apa kemarin berkompetisi, ada dua capres, kalau ujung-ujungnya hanya satu juga. Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya, jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi,” kata Hidayat.