DEMOKRASI.CO.ID - Cita-cita Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul tidak akan mudah untuk diwujudkan. Karena kondisi yang terjadi di lapangan Indonesia jauh tertinggal dalam hal IPTEK.
Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta, Profesor Hermawan Sulistyo menaruh harapan kepada para menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Para Menteri di Kabinet Indonesia Maju diharapkan mampu mengembangkan IPTEK untuk mencapai cita-cita besar negara memiliki SDM unggul.
Namun, tugas dan tantangan Jokowi beserta para pembantunya di periode kedua ini sangat berat. Menurut pria yang akrab disapa Bang Kikiek ini, Indonesia akan tertatih-tatih mengejar ketinggalan khususnya dalam bidang Teknologi Infomasi dan IPTEK.
“Di semua negara-negara maju itu, Jepang bahkan bisa mengalokasikan anggaran 4-5 persen untuk riset. Di kita, lembaga riset LIPI malah dibonsai, dikomersialkan,” ungkap Hermawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/9).
Dia memiliki alasan kenapa Indonesia akan tertatih-tatih dalam mengembangkan IPTEK. Hal itu dikarenakan lembaga riset dan penelitian negara seperti LIPI saat ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.
“Karena pertama kali dalam sejarah LIPI dipimpin oleh orang bodoh, contohnya bodoh apa? Dia bilang melakukan reformasi birokrasi untuk mengejar kualitas riset LIPI sebagai Research Institution kelas dunia,” ucapnya.
“Saya bilang, bagaimana mau mengejar kelas dunia lah wong jadi profesor di kandangnya sendiri saja dia enggak sanggup. Baru pertama kali lho LIPI tidak dipimpin oleh seorang profesor riset, dan anggaran dibonsai habis,” tambahnya.
Selain LIPI yang dianggapnya telah dibonsaikan oleh pemerintah, BPPT yang memiliki latar belakang pengembangan IPTEK juga terancam lenyap.
“Mungkin sekitar satu persen enggak akan bisa, BPPT dibunuh pelan-pelan juga. Karena pengambil kebijakannya itu orang-orang bodoh, yang tidak tahu arah ke maana. Lho ini jujur,” tandasnya. [rmol]
