DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan sempat ada pembicaraan dan tawaran dari pihak Istana terkait jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra.
Meski begitu Muzani menyebut pihaknya tidak serta merta menerima tawaran yang diajukan. Mengingat pada Pilpres 2019 kemarin Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan kompetitor dari penghuni istana saat ini, yakni Joko Widodo.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk (ajak Gerindra bergabung) itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).
Selama pembicaraan itu kata Muzani pihaknya hanya menawarkan konsep-konsep bernegara dan membangun Indonesia dari pola pikir Partai Gerindra dan Prabowo. Konsep ini pun telah disampaikan baik secara langsung maupun tertulis.
Lihat juga: Gerindra: Prabowo Kecewa Tak Diberi Jatah Kursi Ketua MPR
Prabowo sendiri kata Muzani memang belum mengambil keputusan untuk mengambil tawaran bergabung dalam koalisi atau tetap di pihak oposisi. Namun Muzani tak menampik bahwa Prabowo punya pemikiran Gerindra bisa turut berkontribusi membangun bangsa jika bergabung dengan koalisi pemerintahan.
Tawaran bergabung koalisi, menurut Muzani, bisa menjadi jalan untuk mencicil hutang kampanye selama Pilpres kemarin. Hutang itu berupa janji-janji politik Prabowo kepada masyarakat.
"Beliau terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya, kalau ini benar, bahwa ini adalah panggilan negara tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk mencicil, membayar hutang kampanye," kata Muzani.
Sejumlah janji kampanye Prabowo, kata dia, berkaitan dengan janji swasembada energi. Prabowo juga sempat menawarkan konsep solusi menjadikan tarif listrik bisa lebih murah dari harga saat ini. Selain itu, tawaran Prabowo soal seasembada air hingga swasembada pangan.
"Itu hal yang ditawarkan oleh konsep kita kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis disampaikan kepada presiden dan kepada pihak-pihak terkait," kata dia.
Muzani mengatakan, jika memang pihak istana menerima konsep yang mereka ajukan untuk bisa berkoalisi ini, maka pihaknya akan segera mengirim portofolio terkait siapa yang sekiranya bisa menjalankan konsep-konsep yang ditawarkan tadi.
Untuk saat ini dia memastikan Prabowo sama sekali belum mengajukan nama-nama yang cocok menjabat sebagai menteri dari Partai Gerindra.
"Secara resmi pak Prabowo belum ajukan itu. Tapi sekali lagi ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai itu bisa mencapai pada swasembada pangan, energi, air dan seterusnya," kata dia.
Untuk saat ini, Muzani juga menyebut komunikasi antara Jokowi dan Prabowo pun berlangsung biasa saja. Tidak ada komunikasi yang istimewa antara keduanya.
"Kelihatannya standar. Yang saya pahami tidak ada yang istimewa. Pak Prabowo tidak komunikasi langsung dengan Jokowi juga. Setahu saya tidak," kata dia. [cnn]