DEMOKRASI.CO.ID - Partai Gerindra membantah sengaja memberikan jatah kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada politisi Golkar, Bambang Soesatyo. Terlebih hal itu demi mendapatkan jatah menteri pada komposisi kabinet kerja jilid II Jokowi-Maruf.
Kalau soal MPR kemarin Pak Prabowo dan kami hanya ingin menunjukkan dalam konteks pemilihan ketua MPR tidak ada pragmatis-pragmatisan, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, perseorangan, atau kelompok partai," kata Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan seusai mengisi diskui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).
"Jadi kita tunjukkan sejak awal kalau periode kita ini kompak," imbuhnya.
Terkait hal itu, ia juga tak habis pikir dengan munculnya isu tiga kursi menteri yang diminta Gerindra di pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Tidak ada pembicaraan soal 3 menteri. Jadi, jauh sekali ya sampai kesimpulan kita menempatkan kader di sana sebagai menteri atau tidak. Belum ada pembicaraan soal itu," tegas Habiburokhman.
Terpelas dari isu yang beredar, ia justru menegaskan partainya masih belum menentukan kedudukan partai ke depan, apakah masuk koalisi pemerintah atau tetap di jalur oposisi seperti yang dilakukan di periode 2014-2019 lalu.
Untuk saat ini, jelasnya, arahan Prabowo kepada partai hanya mengawal agenda partai yang akan memfokuskan pada penguatan Sumber Daya Alam (SDA), reformasi birokrasi, hingga stabilitas keamanan nasional.
"Pertama, tentang bagaimana kita bisa berdaya dalam konteks SDA. Kedua, soal sumber daya air. Ketiga, soal sumber daya energi. Keempat, soal pemerintahan yang bersih. Kelima, soal pertahanan yang kuat. Itu Pak Prabowo sudah membuat paper tertulis diberikan kepada Pak Jokowi. Itu saja," pungkasnya. [rm]
