DEMOKRASI.CO.ID - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut sebagai menteri segala urusan. Banyak persoalan yang diurusi di luar bidangnya.
Selain itu, gaya komunikasi Luhut juga seringkali provokatif sehingga menimbulkan kontroversi. Dan hal tersebut kerap mengganggu citra pemerintah.
Pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, ke depan gaya komunikasi pembantu Presiden sebaiknya diubah.
Pejabat publik mestinya mengurangi istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah yang akademik, gunakan bahasa sipil. Yang penting substansinya sampai kepada publik. Enggak perlu pakai bahasa yang militeristik seperti penggunaan istilah 'buldozer'," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/10).
Lanjut dia, sebaiknya dalam berkomunikasi pejabat publik menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti.
Namun, saat disinggung apakah Luhut masih akan dipertahankan Jokowi dalam Kabinet Kerja jilid II, Adi berpendapat kemungkinan iya. Karena meski kadang kali mengeluarkan pernyataan kontroversi, semua urusan selesai di tangan Jokowi.
"Apalagi di tengah koalisi yang gemuk ini, peran Pak Luhut sepertinya dibutuhkan. Sebab dia diharapkan akan memberikan jalan keluar bagi kebuntuan politik yang ada," pungkasnya.(rmol)
