DEMOKRASI.CO.ID - Insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto menjadi lampu kuning untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti-teror.
Bukan tanpa alasan, menurut Direktur Eksekutif Forum Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Yaser Hatim, BNPT kecolongan karena seorang Wiranto bisa ditusuk oleh terduga teroris.
"Saat ini terorisme ko terus merajalela dan bahkan seorang menteri bisa ditusuk loh, itu berarti kan BNPT itu kerjanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur," ucap Yaser Hatim kepada wartawan di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Sabtu (12/10).
"Padahal di situ anggarannya sangat besar, hampir Rp 700 miliar," lanjutnya.
Tak hanya kerja BNPT yang dipertanyakan, Yaser juga mempertanyakan kerja Densus 88 Anti Terorisme yang tidak bergerak secara cepat mencegah aksi penyerangan.
"Malah Pak BG (Budi Gunawan) bilang kita sudah mendeteksi kok sebelum kejadian. Tapi kok bisa kecolongan, kan aneh," sesalnya.
Dengan tidak adanya tindakan pencegahan, kata Yaser sangat berbahaya menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti.
Yaser pun mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius dan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot Kepala Densus 88 Anti Teror, Irjen Pol M. Syafi'i.
"Dan kami juga menghimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap ancaman gerakan terorisme," pungkasnya. [rm]
