DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi disebut-sebut menolak semua partai oposisi masuk ke dalam kabinet, kecuali Partai Gerindra.
Penolakan Jokowi diungkapkan oleh mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di akun Twitter miliknya, Senin (21/10).
Fahri mengaku mendengar ada partai yang ingin masuk kabinet, tetapi ditolak oleh Jokowi.
Fahri lantas mengungkit masa lalunya saat masih bergabung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS pernah ingin masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Tapi syaratnya orang kritis seperti Fahri harus disingkirkan terlebih dahulu.
“Sekitar 4 tahun lalu ada partai mendekati presiden untuk masuk kabinet. Lalu menganggap presiden mensyaratkan penyingkiran orang kritis. Jadilah aku korban. Dipecat tanpa dasar,” kata Fahri.
Fahri mengungkap kembali cerita itu karena hal itu merupakan kemunafikan dan kezaliman yang dipelihara untuk kepentingan elite.
“Inilah yang saya lawan. Penganiayaan yang disempurnakan dengan fitnah. Kita jadi tidak ada gunanya untuk melayani elite partai. Kita seperti sesembahan,” tambah Fahri.
Dikatakan Fahri, sebetulnya dia sudah tidak mau bicara banyak soal ini. Tapi rasanya memang ada yang tetap harus dijernihkan.
Partai politik perlu reformasi dan salah satu agenda paling penting ke depan adalah membangun parpol yang sehat. Sehat untuk demokrasi dan sehat untuk rakyat,” katanya.
Fahri mengajak elit partai untuk menyadari bahwa modernisasi partai politik adalah masa depan demokrasi
“Rusak tradisi etis dalam partai politik maka rusak pula demokrasi kita. Mari kita yakinkan bangsa untuk melangkah dalam kepastian. Partai politik adalah harapan,” katanya.
“Saya akan berada dalam tradisi membangun partai politik yang baik. Inilah perjuangan kita. Membangun pondasi bagi demokrasi kita. Membangun peradaban demokrasi INDONESIA raya. MERDEKA!,” pungkasnya. [ps]
