![](https://1.bp.blogspot.com/-ULrpCgmzpdM/XbAEBLCxG3I/AAAAAAADb0E/-ez-MNsCEJoK95SMXmE7iLuQM4h7X0LPACLcBGAsYHQ/s640/5b5b008046c2a-fahri-hamzah_665_374.webp)
DEMOKRASI.CO.ID - Pembentukan Kabinet Kerja II yang saat ini tengah bergulir bukan hanya membahas orang perorangan, melainkan lebih penting bicara soal sistem.
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpandangan, publik harus sadar bahwa sistem yang dianut dalam pembentukan kabinet adalah presidensial, di mana pemilihan menteri hak prerogatif Presiden.
"Siapapun menterinya harus bekerja untuk Presiden," kata Fahri dalam acara ILC TVOne, Selasa (22/10).
Pengaggas Garbi ini bahkan menyinggung pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu lalu (20/10). Ia mengapresiasi sikap Presiden yang meminta para menterinya untuk bekerja sungguh-sungguh, jika tidak maka presiden siap untuk mencopot menteri tersebut.
Bagi Fahri, sikap Presiden ini sudah tepat jika melihat sistem pembentukan menteri itu sendiri.
Semuanya harus kerja, termasuk Pak Prabowo ataupun Airlangga karena otomatis jadi bawahan Presiden, tidak boleh didikte ketua umum," tandasnya.
Prabowo menjadi salah satu dari puluhan tokoh yang diundang ke Istana untuk membahas soal menteri Kabinet Kerja II. Usai bertemu Jokowi, Prabowo yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo mengaku diminta untuk membantu pemerintahan dari sisi pertahanan. Publik pun menilai hal ini menjadi sinyalemen masuknya Ketum Gerindra sebagai menteri Jokowi. (Rmol)