DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan pemerintah soal kenaikan BPJS Kesehatan disayangkan. Alih-alih memberi jaminan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah justru mengeluarkan narasi-narasi yang tak simpatik.
“Ibaratnya memaksa orang membayar sebuah produk dengan selisih harga lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi tidak diberi jaminan lebih baik dari sebelumnya. Malah narasi-narasi yang mengiringi rencana kenaikan iuran sama sekali tidak simpatik," kata anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10).
Menurutnya, rencana kenaikan fasilitas kesehatan (Faskes) dari mulai kelas I hingga kelas III saat ini tinggal menunggu peraturan presiden untuk dijalankan. Namun hal itu justru tak diimbangi dengan perbaikan pelayanan fasilitas kesehatan.
"Kalau faskes tingkat pertama di seluruh Indonesia fasilitasnya sudah baik dan merata, peserta juga akan memilih puskesmas terdekat untuk mengobati sakitnya. Jadi bukan manja,” lanjutnya.
Salah satu yang disorotinya adalah pernyataan pemerintah yang menyebut BPJS Kesehatan bisa colaps jika tidak dinaikkan. Pernyataan ini dinilai mengesankan defisit BPJS Kesehatan adalah tanggung jawab semua peserta.
Padahal, kata dia, jika saja kinerja BPJS Kesehatan maksimal terutama terkait strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi, penerimaan dan pengeluaran, dan sistem piutang, defisit tidak akan sebesar ini.
Belum lagi persoalan masih banyaknya ditemukan perserta bermasalah, seperti tidak memiliki NIK dan NIK ganda yang menjadi biang terus membengkanya defisit, menandakan banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah.
“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan persoalan serius, jangan disederhanakan misalnya cuma naik lima ribu perhari atau sama seperti bayar parkir motor per jam sehingga tidak memberatkan. Narasi-narasi seperti ini baiknya dihindari. Bangunlah narasi yang lebih kuat dan persuasif agar publik lebih simpatik,” pungkas Senator Jakarta ini. [rm]
