![](https://1.bp.blogspot.com/-VW7ZK6FsENQ/XbArTXiy2oI/AAAAAAADb70/6xqIyVta9o4HzGgrpn-V_nqxDwg0RiaHgCLcBGAsYHQ/s640/Fahira-Idris.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Kabinet baru telah terbentuk dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Keperesidenan, Jakarta, Rabu (23/10).
Kini rakyat mengawasi dan menanti sepak terjang Presiden dan para pembantunya mengurai benang kusut berbagai persoalan di negeri ini. Kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan motto "kerja kerja kerja" seperti jargon yang diserukan periode pertama Jokowi.
"Menguraikan persoalan negeri ini perlu gagasan, narasi, baru kemudian kerja," kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Fahira Idris dalam keterangannya.
Senator asal DKI Jakarta ini mengungkapkan, Indonesia Maju yang menjadi tagline pemerintahan Jokowi-Maruf membutuhkan sebuah gagasan dan narasi besar sebagai ruh penyemangat para menteri untuk bekerja.
Gagasan dan narasi besar ini juga penting bagi rakyat agar bisa mengetahui, memahami, dan mengawal wajah Indonesia seperti apa yang ingin diwujudkan Presiden lima tahun ke depan.
Rakyat akan memberi dukungan jika gagasan dan narasi yang disampaikan benar-benar menyentuh persoalan rakyat, mempunyai solusi cerdas untuk mengurainya, dan disampaikan dengan penuh optimisme.
"Saya kira jargon 'kerja kerja kerja' harus diubah. Pak Jokowi harus lebih sering sampaikan apa gagasan besarnya menjadikan Indonesia lebih maju kehadapan publik. Karena para menteri ini kan tidak punya visi misi yang ada visi misi Presiden yang harus mereka jalankan. Tuangkan gagasan tersebut dalam narasi yang mampu menyakinkan rakyat sehingga rakyat ikut mendukung," ujar Fahira.
Harus diakui di periode pertama, lanjut Fahira, karena jargon "kerja kerja kerja", rakyat jarang disuguhkan gagasan besar presiden bagi negeri ini misalnya saja soal keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Belum lagi isu-isu spesifik misalnya pemberantasan korupsi, soal lingkungan hidup dan irisan dengan pembangunan dan investasi serta soal HAM, dan isu lainnya.
Gagasan dan narasi Jokowi juga sangat terbatas menanggapi isu-isu kekiniaan misalnya soal Papua. Keterbatasan gagasan dan narasi ini mengakibatkan, publik tidak sepenuhnya memahami apa yang hendak dilakukan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Menurut Fahira, rakyat harus mendengar gagasan Presiden yang akan memfokuskan pembangunan SDM sebagai jalan untuk Indonesia maju. Seperti apa narasi Presiden untuk menuntaskan masalah-masalah utama yang menghambat pembangunan SDM di negeri ini.
"Jadi mewujudkan Indonesia Maju itu dimulai dari gagasan dan narasi baru kemudian kerja. Kerja tanpa gagasan dan narasi, akan membuat apa yang dikerjakan Presiden dan pembantunya kehilangan spirit dan hasilnya pun tidak akan signifikan. Selama keadilan hukum, ekonomi, dan sosial masih belum dirasakan, Indonesia Maju tidak akan pernah terwujud. Nah, Presiden perlu sampaikan gagasan besarnya bagaimana agar keadilan hukum, ekonomi, dan sosial bisa dirasakan sehingga rakyat optimis lima tahun ke depan Indonesia benar-benar bisa maju," tutupnya. (rmol)