DEMOKRASI.CO.ID - Terawan Agus Putranto atau lengkapnya Mayjen TNI Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) dipanggil Presiden Jokowi untuk didaulat menjadi menteri kesehatan periode 2019-2024. Ada dua hal yang dibahas dr Terawan dan Jokowi, yakni soal BPJS Kesehatan dan stunting.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum 1 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Muhammad Adib Khumaidi mengatakan bahwa kualitas program pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan masalah yang harus segera dibenahi.
"Masalah kolaborasi antara regulasi dan penerapan yang dilakukan BPJS Kesehatan harus sinergi," ujarnya kepada detikcom, Rabu (23/20/2019).
"Tupoksi Kementerian Kesehatan dan BPJS harus jelas, harus menjadi prioritas," lanjut dr Adib.
Selain masalah pembiayaan, dr Adib juga menyinggung soal defisit yang dialami BPJS Kesehatan yang terus-menerus meningkat. Ia berharap menteri kesehatan yang baru memiliki strategi jitu untuk mengatasi permasalahan defisit ini.
"Harus diselesaikan, jangan sampai defisit ini berdampak pada pelayanan kesehatan yang akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat," tandasnya.
Program JKN harus mengedepankan mutu dan pelayanan agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti tidak kesulitan mendapatkan obat atau tidak perlu antre berlama-lama.
dr Adib juga menyebutkan, untuk mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan ini, Kementerian Kesehatan perlu melibatkan asosiasi profesi, seperti IDI dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).[dtk]
