DEMOKRASI.CO.ID - Pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia dianggap 'ngelunjak' atau banyak mau lantaran menolak pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas protes soal UU KPK dan RUU yang dianggap bermasalah, Jumat (27/9/2019),
Perwakilan BEM Universitas Trisakti Edmund Seko mengaku tidak diundang secara resmi oleh Jokowi dan ingin agar pihak pemerintah melakukan tindakan semestinya jika memang ingin berdialog dengan mahasiswa.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Edmund dalam tayangan 'Rosi' unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (4/10/2019).
Rosiana Silalahi sang pembawa acara menyinggung alasan mahasiswa tak ingin bertemu Jokowi lantaran mengharapkan diskusi terbuka yang disiarkan di televisi.
Rosi menyebut keinginan mahasiswa itu dianggap sebagian masyarakat sebagai tindakan yang 'ngelunjak' serta berlebihan.
"Alasan itu salah satunya siaran TV secara langsung begitu supaya dilihat oleh penduduk, orang bilang alasan ini terlalu berlebihan alias ngelunjak," ujar Rosi.
Edmund kemudian mengutip kalimat dari aktivis Soe Hok Gie bahwa membiarkan kesalahan adalah sebuah bentuk kejahatan.
Menurutnya, kalimat tersebut cocok untuk menggambarkan mahasiswa yang disebut ingin menghalangi kejahatan dari pemerintah dan membela kepentingan rakyat.
"Soe Hok Gie pernah bilang gitu bahwa 'Saya memilih melakukan demonstrasi karena membiarkan kesalahan adalah kejahatan'," ujar Edmund.
"Artinya bahwa mahasiswa ke jalan atau melakukan demonstrasi adalah bagian dari menghalangi kejahatan itu hadir," imbuhnya.
Mendengar kalimat itu, Rosi penasaran kejahatan apa yang dimaksud dari tindakan pemerintah untuk mengundang mahasiswa.
"Oke, di mana kejahatan itu ketika diajak bertemu dengan presiden atau berkomunikasi dengan presiden? Di mana kejahatannya?" tanya Rosi.
Edmund membeberkan bahwa kampusnya tidak turut diundang dalam dialog bersama Jokowi.
Pertama, surat presiden itu ditujukan kepada salah satu aliansi mahasiswa Indonesia.
"Jadi sudah ada surat undangan itu?" tanya Rosi.
"Meskipun itu menurut Mensesneg Pak Pratikno belum ada jadwal itu?" lanjutnya.
Edmund menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengetahui ada banyak aliansi mahasiswa dan tak bisa jika hanya mengundang satu di antara mereka.
"Nah, jadi begini, surat undangan BEM itu diarahkan kepada salah satu aliansi mahasiswa Indonesia," terang Edmund.
"Menurut kami bahwa mungkin pemerintah tidak paham betul bahwa di Indonesia itu terdapat beberapa aliansi mahasiswa."
Ternyata pemerintah hanya mengundang Aliansi BEM Seluruh Indonesia, sedangkan Trisakti masuk dalam Aliansi BEM Nusantara.
"Anda bisa jelaskan enggak siapa yang disurati itu?" tanya Rosi.
"Itu ada dari teman-teman Aliansi BEM Seluruh Indonesia, ada ketuanya itu IPB, ada UGM, UI, dan kalau dari Trisakti sendiri kebetulan kita di Aliansi BEM Nusantara," jawab Edmund.
Edmund menyebut Trisakti tidak merespons undangan lantaran memang tidak merasa diundang.
Namun sempat ada undangan yang hanya dikirim melalui WhatsApp sehingga terkesan tidak resmi.
"Ada dua alasan, yang pertama, satu, surat yang datang kepada kami itu via WA," kata Edmund.
"Menurut kami tidak resmi, apalagi lembaga negara."
Tak hanya meminta undangan resmi, Edmund berharap pemerintah juga turut mengundang perwakilan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia.
"Kedua, kami berharap, tadi kami juga sampaikan kepada negara lewat Pak Moeldoko, untuk apabila diagendakan kembali," harap Edmund.
Agar juga mengundang teman-teman dari berbagai daerah yang merepresentasikan, mewakili daerah-daerah di Indonesia timur, barat, semuanya."
Berikut video lengkapnya (menit ke-6.46):
