![](https://1.bp.blogspot.com/-fhRk-HL5RNM/XawwnuWRlnI/AAAAAAADa7s/Q0Hxznt8tsoAaYjvcNP0_71HXwHG1SbGwCLcBGAsYHQ/s640/_107860250_whatsappimage2019-07-13at14.23.42.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Aktivis Sri Bintang Pamungkas menyatakan tetap tak akan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke pemerintahan. Ia bersikukuh dengan sikapnya sejak Pilpres 2014.
Menurut Bintang, Jokowi dan Prabowo sama-sama didukung pebisnis dan negara Republik Rakyat China. Bintang mengibaratkan keduanya sebagai ayam.
"Di beberapa tempat, orang tanya pada saya, Prabowo itu seperti apa, Jokowi seperti apa. Saya bilang terus terang ini, yang satu ayam sayur, yang satu ayam potong. Ya, jadi memang republik ini akan mengalami kerusakan yang hebat kalau rezim ini terus," kata Bintang dalam diskusi di Rumah Class Action Guntur Network 49, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10).
Bintang tak mendukung keduanya juga karena sama-sama mendukung amendemen UUD 1945 yang sudah dilakukan selama ini. Menurut Bintang, seharusnya UUD 1945 yang belum diamendemen yang diterapkan Indonesia sebagai warisan kemerdekaan.
Aktivis 1998 itu menilai amendemen UUD 1945 hanya menguntungkan segelintir elite. Amendemen, menurutnya, membatasi rakyat untuk bisa mengusung presiden pilihannya sendiri.
"Nonpartai tidak boleh memilih. Padahal syarat-syarat membuat partai itu triliunan, hanya orang kaya macam, ya Jokowi di belakangnya kan ada, Prabowo juga ada," tutur dia.
Pria yang pernah ditahan kepolisian karena tuduhan makar ini bersikukuh Jokowi harus turun dari jabatannya. Bahkan ia membandingkan pemerintahan Jokowi dengan rezim Soeharto yang bisa ditumbangkan karena kehendak rakyat.
"Kalau Soeharto bisa jatuh, Jokowi juga bisa jatuh. Kalau Soeharto dilantik bulan Maret, bulan Mei jatuh. Jadi kalau Jokowi dilantik besok, saya kira Desember jatuh. Ini saya ingin sampaikan kepada Polda kalau saya diperiksa lagi," ucap Bintang.
Sebelumnya, Prabowo dan Gerindra memberi sinyal merapat ke pemerintahan usai dua kali kalah di pilpres dari Jokowi dan koalisinya. Pembicaraan koalisi dimulai sejak Jokowi dan Prabowo bertemu di MRT Jakarta pada 13 Juli 2019.
Kemudian wacana koalisi Jokowi-Prabowo berlanjut di Istana Kepresidenan pekan lalu. Prabowo diundang ke Istana oleh Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu pun menyebut kemungkinan Gerindra masuk koalisi.
"Kami bicara mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi," ujar Jokowi kepada pers di Jakarta, Jumat (11/10). [rs]