![](https://1.bp.blogspot.com/-vmv7_PRXmts/XZ31OBaJGSI/AAAAAAADX-o/nyr2a4QHOtcYev_JBqVgy7GD3EsHPDVwACLcBGAsYHQ/s640/3521261887.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Melewati setahun masa kerja sebagai Gubernur Jawa Barat, popularitas Ridwan Kamil memang semakin tinggi. Tapi tidak diimbangi dengan kinerja dalam mengurus masyarakat.
Yudi Nurcahyadi Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serbaguna (Kasatkorwil Banser) Jawa Barat, menilai popularitas Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tak sebanding dengan kinerja selama satu tahun lebih ini.
Pasalnya, kerja Gubernur belum terasa sama sekali. Berbanding terbalik dengan ketenaran namanya. Bukan hanya populer di Jawa Barat, tapi Indonesia bahkan sebagian Eropa.
"Yang kami rasakan begitu, lebih fokus mempopulerkan nama. Ya kayak artis saja. Apa coba yang sudah dirasakan rakyat Jabar? Twiteran, Facebookan, Instagraman atau pamer desain-desain?” kata Yudi dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/10).
Menurut Yudi, setelah lewat satu tahun, Pemerintahan Ridwan Kamil seperti lupa akan janji manisnya. Bahwa di 100 hari pertama masa kerjanya akan ada program launching satu desa satu perusahaan, satu pesantren satu produk, launching program kesehatan, termasuk pariwisata.
"Ada nggak itu satu desa satu perusahaan atau satu pesantren satu produk? Itu saja yang kita bahas nggak perlu yang lain-lain. Nggak ada kan ?” tegas Yudi.
Untuk itu, Yudi merasa Ridwan Kamil lebih cocok jadi artis daripada jadi Gubernur. Karena yang dikedepankan hanya popularitas, bukan kerja nyata yang menyentuh masyarakat bawah.
"Betul sekarang era milenial di mana segala informasi ada di media sosial. Tapi apakah emak-emak dan bapak-bapak yang di perkampungan biasa pakai medsos? Yang mereka butuhkan itu adalah program Gubernur yang langsung menyentuh isi perut, bukan isi komunikasi emosional,” tuturnya.
Menurut Yudi, dalam seminggu saja Ridwan Kamil bisa melakukan 3.000 posting di Twitter, berbanding terbalik dengan Humas pemprov yang hanya 300 cuitan.
Untuk itu, Banser Jawa Barat meminta Ridwan Kamil jangan merasa bangga. Bisa mengeksploitasi program yang unik menurut versinya, sementara perut masyarakat dibiarkan kosong.
"Kan ada Bupati dan Walikota misalnya. Nah tugas Gubernur juga mengkoordinasikan apakah program Gubernur itu nyampai atau tidak dan tak ada salahnya tanya jeritan masyarakat kecil bukan nanya ke bawahan saja,” tandas Yudi. [rm]