DEMOKRASI.CO.ID - Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, ikut angkat bicara soal kondisi KPK saat ini. Dia menyoroti sikap sivitas akademika UGM yang menolak revisi UU KPK.
Di Twitter, Andi Arief mengunggah video aksi penolakan revisi UU KPK di UGM tersebut. Dia lalu bicara soal penggulingan Presiden RI ke-2, Soeharto.
"Di gedung rektorat UGM ini awal th 90-an pernah mengawali aksi besar penggulingan Soeharto. Saya tidak membahas itu. Saya mengingatkan bahwa Pak Jokowi dan KPK sama-sama didukung dan dipercaya lebih dari 50 persen rakyat," tulis Andi Arief, Minggu (15/9/2019).
"Segeralah duduk bareng, karena ada potensi zero sum," sambungnya.
Dihubungi kembali, Andi mendesak Jokowi dan KPK segera duduk bersama. "Mendesak untuk segera bertemu dan dialog," ujar Andi.
Sebelumnya diberitakan, Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memanggil KPK terkait pengembalian mandat yang dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo. Ngabalin menilai tidak ada alasan bagi Jokowi untuk merespons tindakan Agus cs.
"Nggak, nggak, nggak. Tidak ada sebab akibatnya. Undang-undang sudah ada, mereka sudah mengambil sumpah, mereka sudah menandatangani kontrak melaksanakan tugasnya sampai Desember yang akan datang. Jalankan saja," kata Ngabalin kepada detikcom, Minggu (15/9/2019).
Ngabalin justru menganggap pimpinan KPK kekanak-kanakan karena mengembalikan mandat. Menurutnya, hal itu menyalahi undang-undang.
"Tidak ada alasan para komisioner itu mengembalikan mandat kepada Presiden hanya karena mereka tidak diajak bicara dalam rencana pembahasan revisi UU KPK. Apakah KPK itu instrumen pembuat UU atau instrumen pelaksana UU? Karena kalau hanya dengan alasan mereka tidak diajak bicara dalam revisi UU KPK, itu tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka. Itu bukan negarawan itu, itu kekanak-kanakan. Itu baper namanya. Nggak boleh negarawan kok cara berpikirnya begitu," tutur Ngabalin. [dtk]
