DEMOKRASI - HEBOH wacana wisata halal di Danau Toba akhirnya membuat Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.
Luhut tak ingin publik menanggapi hal tersebut berlebihan, apalagi memang tidak ada kata-kata wisata halal itu keluar dari mulut Gubernur Sumut, Edy Rahmyadi.
“Kan Pak Gubernur tidak ngomong gitu. Kenapa sih mesti ribut. Sudahlah,” ujar Luhut usai meresmikan operasional transportasi daring Grab di Toba Samosir, Jumat (6/9/2019).
Luhut menyarankan akan lebih baik memikirkan bagaimana pengembangan pariwisata di Danau Toba daripada kisruh untuk hal yang sebenarnya tidak ada diucapkan Gubsu Edy Rahmayadi. “Banyak pekerjaan lain yang lebih penting dari hanya sekedar bicara itu saja,” ungkapnya.
Terpenting, Luhut mengimbau agar seluruh masyarakat khususnya di Danau Toba tidak terpancing dengan kisruh wisata halal. “Saya imbau untuk kita, jangan dikembangkan lagi,” tegasnya.
Apalagi saat Danau Toba baru mendapat predikat Unesco Global Geopark (UGG) pada 4 September lalu. Artinya, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara itu akan semakin dikenal sebagai destinasi berkelas internasional.
Salah satunya memudahkan moda transportasi untuk wisatawan dengan meresmikan operasional Grab di kawasan Toba. Perusahaan transportasi daring yang juga membuka lapangan kerja baru untuk warga sekitaran Danau Toba.
Luhut mengatakan pemerintah menarget 1 juta wisatawan mancanegara bisa hadir ke Danau Toba. Pasar yang disasar antara lain dari Malaysia, Singapore, Thailand dan China. Termasuk sejumlah negara Eropa.
Melihat perkembangan yang masif, bahkan Luhut optimis target wisatawan yang hadir mencapai 3 juta wisatawan. “Bukan hanya satu juta. Nanti itu tahun 2025 kita targetin sampai tiga juta,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi yang digelar, Luhut menegaskan agar semua pihak bekerja dengan serius. Karena Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah daerah pun digenjot untuk melakukan pembangunan. Bahkan dia juga meminta, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) sementara berkantor di kawasan Toba.
“Ini masalah serius untuk kita semua, saya kira Pemda harus turun tangan langsung dan saya kira bisa juga sementara berkantor di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata Danau Toba di Sibisa, untuk bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Saya juga meminta kepada Badan Otoritas Danau Toba (BODT) untuk berkantor juga disana. Hal ini telah kita lakukan dengan studi yang betul-betul komprehensif, jadi tiada alasan lagi nanti tidak bisa,” ujar Luhut.
Luhut juga menyinggung soal lingkungan Danau Toba. Terkhusus soal enceng gondok dan Keramba Jaring Apung (KJA). Luhut menyerukan kepada Kabupaten lain untuk mengikuti langkah yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan. Mereka telah mengoperasikan alat pengolah enceng gondong untuk dapat diubah menjadi pupuk.
“Saya minta setiap Kabupaten dapet mencontoh mesin pengolah enceng gondok seperti yang sudah diterapkan di Humbang Hasundutan, itu nanti bisa dijadikan humus, atau pupuk. Keramba jaring, juga agar dapat dicari solusinya, jangan menjadi jorok, tertibkan itu,” tegas Menko Luhut.
Sebelumnya, Edy Rahmayadi ditentang banyak pihak yang dikabarkan mencuatkan soal rencana wisata halal di Danau Toba. Edy sendiri sudah membantah jika dirinya pernah berbicara soal konsep wisata halal. Terlebih wisata syariah di Danau Toba yang digiring oleh oknum-oknum tertentu seakan-akan bermakna Islamisasi.
“Ini adalah hoaks yang sangat jelek. Fitnah yang sangat jelek. Saya Gubernur Sumaera Utara, saya sesadar-sadarnya rakyat saya ini beragam. Karena ada kabupaten yang mayoritas Muslim, yang mayoritas Nasrani dan itulah yang ada di Sumut,” ujar Edy di DPRD Sumut, Rabu (4/9/2019).
“Kabupaten yang mayoritas Muslim saja tidak bisa kita lakukan itu. Apalagi itu. Apa anda pernah mendengar saya mau membuat Danau Toba Syariah gitu. Pernah dengar?,” tegasnya. (cr-2/nin/pojoksumut)
