DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Sosio-Politik, Fachry Ali menyebut Presiden Jokowi tidak memahami bahwa kemunculan namanya adalah hasil dari tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membantai para elit politik yang menggarong uang negara. Tindakan yang dilakukan KPK dengan memburu koruptor dan isu penguatan KPK yang dijanjikan Jokowi turut melambungkan nama Jokowi selama ini.
“Jokowi seharusnya paham hasil tindakan KPK membantai elit lah yang kemudian memunculkan namanya,” ujar Fachry di Jakarta, Kamis(19/9).
Tindakan tersebut, dibalas para elit dengan membunuh KPK dengan perlakuan yang sama. Itu karena susunan kekuasaan yang berada di pemerintahan Jokowi berlangsung sangat kondusif untuk para elit tersebut.
Transformasi menuju demokratisasi yang sebenarnya itu, menurut Fachry, akan kuat apabila ormas Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah keduanya menjadi pendamping Jokowi dalam membangun etika sosial antikorupsi.
“NU dan Muhammadiyah harus membangun dasar etik dan dukungan moral dalam memberantas korupsi,” ujar Fachry.
Menurut Fachry, Jokowi kini berada dalam oligarki partai politik, yang orang-orangnya banyak diamankan KPK. Karena sistem kekuasaan yang kondusif, Jokowi berkompromi dalam hal-hal seperti itu. Jokowi juga terlena dan tidak mendengar aspirasi rakyat dengan meloloskan capim KPK bermasalah dan revisi UU KPK.
Kondisi itu juga menurut Fachri menyebabkan mengapa revisi UU KPK begitu mudah disahkan oleh DPR.
Ditambah lagi, NU dan Muhammadiyah hanya berdiam diri saat KPK diotak-atik. Jokowi menurut dia, harus bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan liberatif untuk lepas dari kekuatan-kekuatan saat ini.
Dalam simposium peneliti Jokowi ketiga di teater utan kayu Jakarta Kamis, para peneliti Jokowi berkumpul dan berdiskusi membahas fenomena politik Jokowi. Fokus kegiatan tertuju pada tema besar kegiatan yakni “Indonesia Pasca-Jawa“.
Kegiatan simposium peneliti Jokowi ketiga itu menghadirkan empat narasumber diantaranya yaitu Pengamat Sosio-Politik LIPI, Fachry Ali. Ada pula mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Gotong Royong, Manuel Kaisiepo, Akademisi UGM/UNHAN Aris Arif Mundayat, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, Asep Salahuddin, dan juga sebagai Moderator dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan Redaksi, The Jakarta Post, Nezar Patria. [iis]
