DEMOKRASI.CO.ID - Rencana aksi mahasiswa dari berbagai elemen dan kampus di Jawa Timur pada Kamis, 26 September 2019, didukung sejumlah dosen. Dukungan diberikan karena aksi tersebut dianggap bagian dari koreksi terhadap eksekutif dan legislatif yang telah menelurkan produk hukum secara reaksioner dan bertentangan dengan semangat Reformasi.
Salah satu pengajar yang mendukung penuh aksi mahasiswa ialah Airlangga Pribadi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Surabaya. "Dalam kondisi sekarang kekuasaan harus ditekan, dikoreksi dan memerlukan kekuatan politik sangat besar dari masyarakat sipil termasuk mahasiswa," kata Airlangga kepada wartawan pada Senin, 23 September 2019.
Dukungan akademisi itu disebut Airlangga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Menurutnya, sudah seharusnya mahasiswa melakukan aksi untuk mengembalikan kekuasaan agar melayani rakyat. "Agar kekuasaan kembali melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki," kata pakar politik itu.
Dukungan sama disampaikan Surokim Abdussalam yakni pengajar Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Negeri Trunojoyo Bangkalan, Madura. Menurutnya, civitas akademika memiliki tanggungjawab sosial yang sama dengan masyarakat sipil lainnya.
Surokim menilai, aksi mahasiswa kali ini murni untuk kepentingan dan perbaikan arah bangsa. Dia bahkan menyebut aksi kali ini mirip dengan gerakan mahasiswa tahun 1998 silam. "Gerakan mahasiswa yang terkesan mati suri pasca-1998, sepertinya bangkit kembali. Kami yakin aksi mahasiswa kali ini murni karena ingin menagih keadilan untuk rakyat," katanya.
Menurut Surokim, wajar mahasiswa dari seluruh daerah di Jatim turun jalan. Mereka menemukan momentum yang tepat untuk mengingatkan penguasa. "Wajar-wajar saja mahasiswa turun jalan, karena telah menemukan konteksnya untuk mengingatkan pemerintah," kata dia.
Badan Eksekutif Mahasiswa dan elemen organisasi ekstra kampus se Surabaya bakal menggelar aksi unjuk rasa di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 26 September 2019. Aksi itu dilakukan sebagai kritik terhadap pengesahan RUU KPK, pembahasan RUU KUHP dan beberapa produk hukum lainnya yang dinilai keluar dari semangat reformasi dan mengancam demokrasi.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga Surabaya, Agung Tri Putra, membenarkan bahwa BEM Unair akan menggelar aksi pada Kamis mendatang. "Sejauh ini kita masih konsolidasi dengan semua elemen yang ada di Surabaya," katanya pada Senin, 23 September 2019.
Hal sama disampaikan Presiden BEM UINSA, Ongki Fahrurrozi. Dia mengatakan, isu yang diangkat adalah seputar upaya pembelokan demokrasi dan polemik produk hukum yang selama sebulan terakhir jadi obrolan luas di tengah masyarakat. "(Massa aksi dari) Unair, Unesa, UINSA, dan BEM-BEM yang lain. Kami masih akan konsolidasi teknisnya," katanya. [vin]
