DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tidak sembarang mengeluarkan pernyataan soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau tidak, kepercayaan publik kepada dirinya akan merosot.
Itu yang dikatakan Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Khairul Umam, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi bertema “Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?” di kantor Indef, Selasa (18/9).
Dia mewanti-wanti Presiden Joko Widodo dalam memainkan narasi perihal KPK demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dirinya tetap tinggi.
Khairul menyampaikan, terdapat post election survey yang menunjukkan KPK dan Presiden merupakan lembaga yang paling ‘istiqomah’ ada di peringkat teratas dalam hal meraih kepercayaan publik.
“Dalam approval rate itu, kepercayaan kepada presiden kuat dibandingkan KPK. Secara empirik masyarakat mempercayai Presiden untuk dapat melakukan hal besar untuk Indonesia,” ungkap Khairul di lokasi diskusi, ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).
Agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden tidak menurun, kata Khairul, Jokowi diminta berhati-hati dalam memberikan statement mengenai revisi UU KPK.
“Presiden sebaiknya hati-hati untuk memainkan narasi terkait KPK, jika tidak ingin approval rate-nya jatuh dan kepercayaan masyarakat menurun,” ucapnya.
Pernyataan Jokowi yang kurang hati-hati dalam menarasikan revisi UU KPK akan berdampak buruk bagi keutuhan bangsa. Termasuk stabilitas ekonomi.
“Nasi sudah menjadi bubur, saya mengingatkan istana, presiden itu adalah sebagai nakhoda agenda pemberantasan korupsi. Setiap penindakan yang menyangkut elite di pemerintahan pasti presiden diberitahu,” tandasnya. [rm]
