DEMOKRASI.CO.ID - Di penghujung musim kemarau tahun ini, Indonesia kembali mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bencana yang kerap terjadi setiap tahun itu, minim antisipasi pemerintah.
Tak ayal, kebakaran dan asap telah menghentikan aktifitas pendidikan, aktifitas ekonomi dan aktifitas sosial lainnya, ribuan mengungsi dan terpapar ispa. Padahal presiden Jokowi berjanji akan menyetop karhutla.
"Karhutla di tahun ini tergolong paling serius. Melihat data BNPB per September 2019, terdapat 328,7 ribu Ha area hutan dan lahan yg terbakar dan mencapai 2.719 titik api. Sumatera dab Kalimantan menjadi lokasi yang paling banyak terjadi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera di Jakarta, Senin (23/9/2019).
"Saya melihat, lagi-lagi aspek pencegahan tidak berjalan dengan baik. Pemerintah perlu melakukan pembenahan yang menyeluruh dan sistematis, mulai dari hulu hingga hilir terhadap semua aspek kehutanan. Salah satu caranya yaitu menerapkan konsep manajemen hutan dengan sungguh-sungguh," tambahnya.
Di era sekarang, lanjut Politisi PKS ini, konsep manajemen hutan telah berkembang menjadi sangat kompleks. Hal ini dikarenakan luas dan potensi hutan semakin menurun, sedangkan kebutuhan sumberdaya hutan semakin meningkat.
Belum lagi jika ada permasalahan di tengah masyarakat seperti pengakuan hak-hak adat dan pembagian distribusi manfaat hutan yang semakin merebak.
"Dengan kondisi seperti ini, keutuhan fungsi ekosistem dan keberlanjutan harus menjadi prioritas. Selain itu, dampak pembangunan terhadap lingkungan harus menerapkan sistem analisis mengenai dampak Iingkungan," tuturnya. [ts]
