DEMOKRASI.CO.ID - Aktivis Geenpeace Indonesia membentangkan spanduk berisi pesan khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di jembatan Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Ahad (23/9) pagi. Pesan dalam spanduk itu bertuliskan, 'Pak Jokowi, Padamkan Kebakaran Hutan Jangan KPK'.
"Kami mau menunjukan bahwa peran KPK sangat penting terkait dengan penanganan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) khususnya terkait dengan perizinan-perizinan kehutanan yang juga sangat berkaitan dengan karhutla termasuk alih fungsi lahan," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Asep Komarudin, Ahad (22/9).
Asep mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi melakukan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan justru melemahkannya dengan pengesahan revisi Undang-Undang tentang KPK. Sebab, sudah banyak contoh kasus kepala daerah yang tertangkap terkait korupsi SDA khususnya berkaitan dengan perizinan di sektor kehutanan.
Ia menyebutkan, KPK menetapkan tersangka terkait korupsi sektor kehutanan terhadap mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau Annas Maamun, mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar, mantan Bupati Siak Arwin AS, dan mantan Bupati Kampar Burhanudin Husin. Maka penting bagi Greenpeace untuk mengingatkan Jokowi.
Menurut Asep, selain negara menanggung keruguan akibay praktek korupsi, dampak yang sangat besar juga terhadap eksosistem hutan. Negara mengalami kerugian dan kehilangan ekosistem serta terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kendati spanduk itu hanya dibentangkan satu hari, tetapi ia berharap Jokowi segera merespon pesan yang ada di dalamnya. Jika pemerintah ingin menuntaskan persoalan karhutla, sengkarut sektor perizinan dan tata kelolanya yang menjadi salah satu faktor penyebab karhutla harus dibenahu.
"Jika sengkarut ini tidak diselesaikan maka ya akan terus terulang 2015 terjadi lalu sekarang terjadi lagi. Tahun 2016, 2017, 2018 pun tetap terjadi tapi tidak besar seperti sekarang karena memang musim basah tidak kering seperti sekarang," jelas Asep.
Pembentangan spanduk oleh aktivis Greenpeace Indonesia tersebut diunggah di akun Twitter resminya, @GreenpeaceID dengan menautkan akun resmi Presiden Jokowi dan KPK RI. Spanduk berwarna kuning yang cukup besar itu meminta Jokowi memberantas korupsi sumber daya alam.
Presiden Jokowi telah menegur pemerintah daerah di Provinsi Riau yang dinilai tidak mendukung upaya penanganan karhutla. Akibatnya, kebakaran meluas hingga puluhan ribu hektare dan mengakibatkan kabut asap pekat.
“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Senin pekan lalu,
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah bupati dan wali kota. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat di daerah sudah punya semua hal untuk pencegahan. Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah. Kemudian ada bupati, wali kota, camat, dan kades.
Panglima Kodam juga punya perangkat, mulai dari Danrem, Dandim, Koramil, sampai Babinsa. Begitu juga Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai ke babinkamtibmas. Sedangkan, di tingkat pusat ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut,” kata Presiden. [rol]
