DEMOKRASI.CO.ID - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada hari ini, Senin (23/9/2019). Demo terjadi dari Kota Padang (Sumatra Barat) hingga Kota Makassar (Sulawesi Selatan).
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pekan lalu dan rencana pengesahan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Lalu, apa tanggapan Presiden Joko Widodo terkait aksi unjuk rasa tersebut?
"Intinya begini, aksi kan merespons beberapa rencana revisi UU. Tapi intinya Bapak Presiden mendengarkan pandangan publik, sangat mengerti dengan baik," kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Oleh karena itu, Presiden meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Hal itu diikuti dengan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
"Sehingga dalam pertemuan konsultasi ada hal-hal yang memang bisa dilanjutkan, bisa di-carry over, gitu," ujar Moeldoko.
Lebih lanjut, eks Panglima TNI itu mengungkapkan bahwa Jokowi sudah mengetahui pula bahwa puncak aksi unjuk rasa mahasiswa akan digelar pada esok hari.
"Kebetulan ada Kapolda (Kapolda Metro Jaya) dan Pangdam Jaya. Semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," kata Moeldoko. [cnbc]
