DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah menteri Kabinet Kerja Jilid pertama banyak yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus korupsi. Teranyar eks Mempora Imam Nahrawi jadi tersangka suap dana hibah KONI setelah sebelumnya eks Mensos Idrus Marham juga berurusan dengan KPK.
Selain itu, sederet menteri-menteri Presiden Jokowi lainnya juga kerap dikaitkan dengan persoalan hukum yang ditangani lembaga antirasuah. Semestinya, Jokowi tidak mempertahankan menteri tersebut periode berikutnya.
"Yang harus dilakukan Jokowi pada periode dua jangan menggunakan jasa menteri-menteri yang bermasalah," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (23/9).
Jokowi seharusnya mencari pengganti menteri yang dianggap bermasalah dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan berinteritas.
"Cari orang-orang yang berintegritas. Bangun kabinet yang profesional. Menteri yang korupsi jelas menjadi beban Jokowi," ujar Ujang.
Lebih lanjut, Ujang menyrankan kepada presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet sebelum pelantikan periode keduanya pada Oktober nanti.
"Jadi harus direshuffle dan jangan dipake lagi menteri bermasalah," pungkasnya.
Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, sejumlah menteri Jokowi pernah berurusan dengan KPK, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang diduga menerima aliran dana Rp 70 juta rupiah dari dua terpidana suap jual beli jabatan.
Kemudian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang kerap mangkir dari panggilan KPK saat dibidik kasus suap distribusi pupuk dan impor gula rafinasi yang menjerat politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso.
Menteri BUMN Rini Soemarno juga kerap menjadi sorotan lantaran tak sedikit anak buahnya yang terjerat kasus korupsi. Sebut saja petinggi PT Pertamina, PT Angkasa Pura II, dan PT INTI yang tercatat menjadi pasien KPK. [rm]
