DEMOKRASI.CO.ID - Sekitar 2.000 mahasiswa dan dosen dari 5 Universitas di Samarinda Kalimantan Timur Menggelar aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang KPK di depan kantor DPRD Provinsi Kaltim sejak pagi tadi.
“Massa aksi sekitar 2000 sedang menyuarakan tuntutannya terkait penolakan terhadap revisi UU KPK ini,” Tegas Peserta dan Korlap Dosen Aksi Demo, Dr Sholihin Bone, Senin(23/9/2019).
Menurutnya, 2000 lebih masa dari Mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas seperti Universitas Mulawarman, Universitas 17 agustus 1945, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Universitas Widya Gama Samarinda, UMKT dan Universitas lainnya turun kejalan dan tidak masuk kelas untuk menyuarakan dan menyelamatkan KPK dari perelmahan yang dilakukan oleh Pemerinta dan DPR RI.
“Yang hadir dari berbagai masyarakat baik dari Unmul, Untag, IAIN, Widya Gama, UMKT dan univeristas lainnya, semuanya kompat menyuarakan penolakan karena jelas revisi ini sangat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi,” tandas Sholihin.
Ia menyebut kinerja KPK selama 17 tahun ini sudah sangat baik dan tidak perlu dilakukan revisi sehingga gerakan mahasiswa dan dosen turun ke jalan ini diharapkan dapat menguggah hati Pemerintah untuk menghentikan revisi ini serta segerta terbitkan Perppu revisi UU KPK.
Dr Sholihin Bone RUU UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dihentikan dan menjadi hal yang paling disuarakan pada demonstran .
“Ya, yang paling disuarakan adalah stop revisi tidak perlu revisi itu,” kata Sholihin di sela Demo.
Lebih lanjut Ia menjelaskan alasan utama sangat jelas dikarenakan dapat melemahkan pemberantasan korupsi oleh KPK, sedangkan Presiden RI Jokowi yang diharapkan dapat mencegah pelemahan itu terjadi malah tetap bersikeras melanjutkan pembahasan revisi UU KPK tersebut, oleh karena itu hanya suara rakuyat yang dapat mencegah kezaliman terhadap KPK tegas Sholihin disela demo pagi tadi. [rr]
