DEMOKRASI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani seolah memberi kode mempersilahkan program dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) yang akan memakai tenaga pendidik rektor asing di perguruan tinggi negeri Indonesia.
Salah satunya terkait dukungan anggaran dari mana sumber pendanaan untuk menggaji para rektor asing yang akan mengajar sampai memimpin sebuah perguruan tinggi negeri nantinya.
"Kebijakan itu masih dipersiapkan kemenristekdikti, kemenkeu bisa menganggarkan dari pusat. Jadi anggaran tidak dibebankan pada perguruan tinggi," kata Sri Mulyani usai Dies Natalis ke 38 Universitas PGRI Semarang pada Selasa (23/7/2019).
Pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan PTN akan dipimpin tenaga pendidik atau rektor asing. Namun, ia menekankan agar pengelolaan sistem pendidikannya terbuka.
"Rektor dari dalam maupun luar negeri tak masalah, tinggal pada cara mengelola maupun memimpin perguruan tinggi itu sendiri harus terbuka," ujarnya.
Keterbukaan sistem pendidikan tersebut, menurutnya ada kaitannya dengan apa yang menjadi program pemerintah dalam mengentaskan kualitas out-out perguruan tinggi yang nantinya akan diserap di dunia kerja.
"Harus ada pemikiran baru dan terbuka, prakteknya menghasilkan output yang baik. Itu adalah bagian dari proses belajar yang long life learning," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menristekdikti M Nasir mengemukakan rencananya agar PTN di Indonesia menggunakan tenaga rektor asing dalam memimpin civitas akademika pada tahun 2020.
Nasir beralasan hingga saat ini, hampir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia tak memiliki daya saing di dunia pendidikan global.
Kemenristekdikti mencatat, hanya ada tiga perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki saya saing dunia, dari total 4.700 perguruan tinggi di Indonesia.
Nasir juga menyebut, diawal menjabat sebagai menristekdikti, baru ada dua perguruan tinggi yang punya daya saing global dan ada diperingkat 400 besar dunia.
SUMBER
