DEMOKRASI - Pidato visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo di SICC, Bogor, Minggu (14/7) menuai kritik tajam dari aktivis pegiat lingkungan.
Manager Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Evan Sembiring bahkan menyebut visi Jokowi tersebut sebagai sebuah kemunduran bagi Indonesia. Sebab, Jokowi memperlihatkan proyeksi buruk bagi masa depan lingkungan hidup dan kemanusiaan.
“Kami di Walhi melihat apa yang disampaikan Jokowi itu sebuah visi mundur Jokowi. Nggak tepat juga disebut visi Indonesia," ujarnya di Kantor WALHI di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).
Boy bahkan menyebut Jokowi sedang melakukan standar ganda. Sebab, visi yang disampaikan Joko Widodo, khususnya mengenai investasi bertolak belakang dengan Nawacita II yang menyebut akan meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
“Ini memperlihatkan bahwa Jokowi memang menggunakan standar ganda atau standar kebijakan muka dua, sebelah bermuka baik sebelah bermuka buruk," jelasnya.
Boy menguraikan bahwa dalam pemaparannya, Jokowi menyebut ada lima visi yang akan dibangun, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN.
Dari kelima visi yang disampaikan itu, Jokowi tampak serius memperlihatkan diri berpihak pada kepentingan bisnis atau investasi. Hal tersebut berkolerasi antara tahapan pertama hingga ketiga.
"Narasi Jokowi yang mengatakan mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan memperlihatkan adanya kontradiktif antara keberpihakan pada kemanusiaan dan lingkungan hidup dengan keberpihakan pada investasi," jelasnya.
Padahal kata Boy, Jokowi telah menyatakan keberpihakannya pada kemanusiaan dan lingkungan hidup pada saat Nawacita I. Namun, hal tersebut tidak terealisasi selama lima tahun periode pertama.
"Pada kenyataannya, hampir lima tahun ia memimpin, laju pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional lainnya malah mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup. Hal itu dilakukan dengan cara memotong proses perizinan," terangnya.
Dia mengingatkan bahwa di Nawacita I, Jokowi sempat menegaskan bahwa Indonesia mengalami krisis kemanusiaan karena kerusakan lingkungan yang terjadi. Kala itu Jokowi mengatakan bahwa Indonesia butuh kebijakan permanen untuk memulihkan lingkungan hidup dan kemanusiaan.
“Narasi itu dimainkannya dengan baik itu, ya bagi kami ya Jokowi harus sadar gitu janjinya harus ditunaikan gitu, jangan cuma ngomong apan bedanya Jokowi dengan pemimpin-pemimpin lainnya," tandasnya.
SUMBER
