DEMOKRASI - Rencana menghantam Gubernur DKI Anies Baswedan disebut sudah direncanakan seiring kemunculannya yang menjadi ancaman bagi politik jangka panjang.
Salah satu upaya menjatuhkan Anies datang dari kelompok masih menginginkan Ahok kembali naik ke pentas politik nasional.
Itu diungkapkan Pengamat Politik Tony Rosyid lewat artikelnya di laman Rmol.id, Senin (22/7/2019).
Gerakan membranding kembali Ahok disebut sebagai fakta terstruktur yang dilakukan kelompok pendukungnya hingga tingkat media massa.
Tony suatu hari ditemui kawan seorang produser program berita dari salah satu stasiun televisi nasional swasta yang mengungkapkan ingin mengangkaat kembali Ahok.
Hanya sayang Ahok terganjal bukan cuma imbas kenyataan sosial di mana ia pernah bermasalah dengan urusan SARA, tapi juga regulasi.
“Ahok akan dimunculkan untuk melawan Anies,” ujarnya menceritakan keinginan dari produser tv tersebut.
Menurutnya Ahok sudah habis masanya. Pertama, dia mantan terpidana kasus penistaan agama. Dan agama yang dinistakan itu dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Kedua, masalah keluarga yang terblok up media jadi isu yang sensitif buat kaum hawa. Ketiga, dia kalah lawan Anies di Pilgub DKI 2017.
“Sejarah biasanya berulang jika kompetitornya sama,” ucapnya. “Memori rakyat tak mudah lupa terhadap sesuatu yang sensitif, apalagi soal agama. Dan ini akan menguntungkan bagi Anies.”
Maka mengangkat kembali Ahok disebut bisa menjadi dukungan gratis bagi Anies semakin memuncaki harapan publik.
Anies saat-saat ini memang kenyataannya menjadi bulan-bulanan buzzer yang disebut dimodali besar mencari celah kesalahannya.
“Bersamaan dengan upaya branding Ahok, setiap hari kita disuguhi berbagai propaganda buzzer yang demikian aktif menyerang Anies. Soal IMB reklamasi, sampai lawatan Anies keluar negeri. Selain ritual demo di balaikota yang terus dilakukan oleh segelintir orang. Tentu, itu semua sulit dibayangkan tanpa ada sutradara dan penyandang biaya di belakangnya. Saat ini tak ada kepala daerah yang terus dicari-cari kelemahan dan kesalahannya secara masif seperti Anies.” ujarnya.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyindir Anies yang disebut sering melakukan kunjungan ke luar negeri di luar batas normal.
Mantan Sekjen PDIP itu mengeluarkan kebijakan SOP perizinan dinas luar negeri lantaran seringkali dipertanyakan Presiden Jokowi terkait adanya kepala daerah yang sering ‘kabur’ luar negeri.
“Ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi, tidak mengajukan izin. Kan tidak enak, kami (Kemendagri) ditanya Bapak Presiden (Joko Widodo).” ujarnya.
Sindiran itu akhirnya mengarah kepada Anies sebagai Gubernur DKI yang belum punya wagub pengganti Sandiaga Uno.
“Ya sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil, tapi satu tahun berapa kali dia? Hampir sebulan dua, tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada,” kata Tjahjo.
Menanggapi hal itu Anies mengaku apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu di luar kepentingan nasional bangsa terutama warga DKI.
“Saya Alhamdulillah setiap kali pergi (luar negeri) justru untuk mengundang orang untuk datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk kegiatan di Indonesia,” katanya.
SUMBER
