DEMOKRASI - Sejumlah nama dari kalangan milenial mulai meramaikan bursa kandidat menteri. Mulai dari kalangan kader partai, profesional, startup dan pengusaha muda, serta aktivis organisasi masyarakat.
Untuk itu, presiden terpilih Joko Widodo diimbau untuk tidak sembarangan dalam menggunakan hak prerogatif memilih menteri.
Mantan walikota Solo itu harus mempertimbangkan beberapa aspek. Di antaranya memiliki basis sosial yang kokoh, political skill, independensi, integritas, dan berkarakter.
“Jadi tidak sekadar milenial, tapi lebih sejauh mana kemampuannya mengelola kebaikan bersama (political skill) dan tentu bagaimana ketahanannya menghadapi dinamika politik yang menyertainya," kata pengamat politik Yohan Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/7).
Peneliti Litbang Kompas itu juga menekankan agar milenial yang dipilih berpengalaman dalam memimpin organisasi. Sebab hal itu menjadi dasar mereka memimpin kementerian yang nanti diamanahkan. Memimpin organisasi, sambungnya, berbeda dengan memiliki pengikut banyak di media sosial.
“Jadi Jokowi jangan sampai pilih anak muda yang tiba-tiba muncul di media sosial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yohan juga mengingatkan agar Jokowi tidak terjebak pada anak muda titipan. Artinya, mereka masih berada dalam lingkaran politisi-politisi bermasalah sehingga tidak punya nilai independensi dalam memimpin.
“Yang tak kalah penting itu independensi dan integritas,” pungkasnya.
SUMBER
