DEMOKRASI - Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan impor garam harus didukung. Apalagi, jika kebijakan itu benar-benar diambil dan tidak merugikan konsumen.
Begitu kata Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Selasa (23/7).
"Yang saya khawatirkan jangan sampai hanya lips service," ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan stop impor garam memang harus dilakukan. Ini mengingat garis pantai Indonesia yang panjang dan teknologi untuk membuat garam yang tidak terlalu tinggi. Sehingga, sambungnya, kebijakan itu bisa menghemat devisa dan membuka lapangan kerja.
“Sekarang tinggal komitmennya saja," tegas Marwan.
Komitmen Luhut juga dibutuhkan untuk membuktikan bahwa janji kampanye Jokowi berswasembada garam terwujud.
Pemerintah, sambung Marwan, juga harus berani melawan mafia garam yang menghambat dan mempengaruhi kebijakan.
"Kalau negara lain bisa, masak kita tidak. Yan mestinya mengekspor kok ini malah impor. Luhut kan menteri segala urusan. Buktikan dengan langkah dan program yang kongkret," pungkasnya.
SUMBER
