DEMOKRASI - Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menilai dana Rp 10 triliun yang disiapkan pemerintah untuk program Kartu Prakerja sudah bisa digunakan menyelesaikan masalah honorer K2.
"Honorer K2 juga banyak yang lulusan perguruan tinggi dan SMA/SMK. Apa bedanya dengan penerima Kartu Prakerja? Mending alokasi uang triliunan itu buat selesaikan honorer K2 menjadi PNS," kata Titi, Rabu (17/7).
Titi menilai dana triliunan rupiah untuk Kartu Prakerja membuat orang semakin malas.
Di sisi lain, masalah honorer K2 malah dibiarkan terbengkalai. Padahal, honorer K2 sudah bekerja puluhan tahun.
"Bingung saya. Giliran untuk angkat honorer K2 jadi PNS tidak ada anggaran dan payung hukum, kok, buat Kartu Prakerja diada-adakan. Berarti bikin payung hukum sangat mudah dan pemerintah punya anggaran, dong," imbuhnya.
Pemerintah, lanjut Titi, seharusnya memperhatikan orang-orang yang mengabdi puluhan tahun, tetapi hidupnya di bawah standar kelayakan.
Dia menambahkan, orang-orang muda masih memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pekerjaan.
Mereka bisa mendaftar PNS dan PPPK. Menurut Titi, hal itu berbeda dengan honorer K2 tua yang terus dilempar-lempar.
"Intinya saya hanya berharap untuk honorer K2 ada payung hukum yang jelas mau diselesaikan sampai tahun berapa," tuturnya.
SUMBER
