DEMOKRASI - Kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan perusahaan pembiayaan Grup Astra mendapat kritik keras.
Pasalnya, masyarakat seperti tidak memiliki perlindungan data pribadi lagi setelah swasta bisa ikut mengakses.
Hal ini mendapat sorotan anggota Ombudsman, Alvin Lie. Menurut Alvin, masuknya pihak swasta dalam mengakses data pribadi bisa membuat masyarakat dibanjiri penawaran-penawaran sampah.
"Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yang dikelola Pemerintah? Di mana perlindungan data pribadi WNRI?" ucap Alvin di akun Twitter pribadinya, Minggu (21/7).
Alvin pun mengunggah berita melalui akun Twitter soal kerja sama Dukcapil-Mendagri dengan FIF. Dalam laman Marketeers, kerja sama ini telah dilakukan sejak 2017, dan diperpanjang pada 16 Juli 2019.
Nantinya, FIF bisa mengakses data di Dukcapil hingga 350 ribu inquiruy per bulan. Data tersebut diklaim untuk melakukan validasi dan menimalkan KTP palsu.
Namun, dengan masuknya pihak swasta dalam mengakses data publik, dikhawatirkan ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Bahkan digunakan oleh para penipu dengan memanfaatkan data pribadi masyarakat.
SUMBER
