DEMOKRASI - Wakil Presiden terpilih Maruf Amin yang tidak memiliki bargaining kuat menjadi alasan ketua umum MUI itu tidak dilibatkan dalam penggodokan dan penentuan menteri kabinet.
"Bargaining Kiai Maruf tidak kuat seperti Pak JK, apalagi sesudah pilpres," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (24/7).
Sebelum jadi wapres era Presiden Jokowi, Jusuf Kalla sudah pernah jadi wapres era Presiden SBY, ketua umum Partai Golkar, dan seorang pengusaha yang memiliki finansial yang cukup.
Kata Ujang menambahkan, bargaining Maruf semakin tidak kuat karena status Jokowi adalah petahana, dan memang kita menganut sistem presidensial, penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Jadi wajar Kiai Maruf tidak dilibatkan. Dia pasti legowo dan dia adalah orang bijaksana," ucapnya.
Ditambahkan Ujang, Maruf tidak akan dilibatkan dalam penentuan menteri di kabinet, tapi dia pasti diajak biacara.
"Kiai Maruf pada posisi wapres, tidak akan ikut cawe-cawe. Tidak ikut menentukan, tapi pasti diajak (membicarakan)," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengaku tidak memberikan masukan terkait nama menteri. Dia menyebut, masukan nama-nama menteri kabinet diberikan melalui partai politik koalisi.
SUMBER
