DEMOKRASI - Desas-desus bagi-bagi jabatan menteri di kubu Jokowi-Maruf memanas usai gelaran Pilpres 2019. Isu tersebut makin santer usai pertemuan beberapa tokoh politik dengan elite pemerintah saat ini.
Pertemuan yang paling disoroti adalah Komandan Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertandang ke Presiden Jokowi dan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selain Demokrat, posisi politik PAN juga menjadi perbincangan menarik.
Menanggapi hal itu, Sekjen Nasdem, Johnny G Plate menyebut pemilihan menteri murni sebagai hak prerogatif presiden.
Namun demikian, Nasdem menilai idealnya kader yang dipilih harus berasal dari partai yang sudah mendukung dan sudah lama bersama dengan Jokowi.
"Kalau gabung ke kabinet tentunya kader yang berasal dari partai yang sikap politiknya dan DNA-nya harus jelas," kata Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate di gedung DPR, Senin (10/6).
Untuk diketahui, Demokrat dan PAN merupakan parpol yang berada di gerbong paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Atas dasar itu, Johnny berpendapat bahwa pihaknya tak sependapat jika pendamping Jokowi berasal dari luar kabinet/pendukung Jokowi.
"Akibatnya kabinet tidak efektif," ujarnya.
Selain itu, lanjut Plate, partai yang kadernya dipilih menjadi menteri di kabinet harus bisa menerima program, visi misi Jokowi, termasuk Maruf Amin. Sebab, kata dia, pasangan tersebut merupakan pilihan mayoritas rakyat Indonesia.
"Jangan sampai nanti jadi kabinet, juga bawa visi sendiri dan visi baru yang tidak sejalan atau menabrak visi Pak Jokowi. Kalau seperti ini tentunya tidak bisa diterima," tandasnya.
SUMBER
