DEMOKRASI - Pelabuhan Kuala Tanjung masuk skema One Belt One Road (OBOR).
Hal ini ditandai kesepakatan yang ditandatangani Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin dan Wakil Menteri Bappenas China, Ning Jizhe di sela-sela Belt and Road Forum di Beijing, China. Turut menyaksikan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ikrimah Hamidy khawatir pelabuhan yang berlokasi di Sumatera Utara itu dikuasai China pada akhirnya.
"Kita butuh infrastruktur untuk mendukung peningkatan ekonomi. Tapi jangan sampai, ketika berdagang dengan negara lain, infrastruktur yang kita bangun, malah mempermudah negara lain mendominasi kita, khususnya di sisi perdagangan," katanya seperti dimuat RMOL Sumut.
Di satu sisa, ia melihat kesepakatan itu sebagai hal positif mewujudkan ketangguhan ekonomi negara masing-masing.
Ikrimah mencontohkan, cara-cara yang ditempuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan jargon 'Make America Great Again' atau China yang 'tidak ambil pusing' saat disorot terkait aksi plagiat terhadap produk-produk teknologi canggih.
Menurutnya, sikap 'blak-blakan' pemimpin kedua negara tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan 'perang dagang'.
"Nggak guna negara seolah-olah kuat jika secara permanen dan rutin, perdagangan selalu negatif. Ibaratnya, sekaya apapun orang, jika tiap hari uang keluar lebih besar dari masuk pasti akan berhutang dan akhirnya hartanya tergadai serta berpindah kepemilikan," pungkas anggota DPRD Sumut ini.
SUMBER
