DEMOKRASI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Pemprov DKI tidak akan menggelar operasi yustisi jelang arus balik mudik lebaran.
“Kami tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan, atau biasa disebut operasi yustisi untuk memeriksa yang dari Kampung datang ke Jakarta,” ucap Anies di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019).
Anis menganggap tak ada peraturan yang melarang masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya
“Mengapa? Ibukota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia. Tidak ada sedikit pun aturan di Republik ini yang melarang pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya,” ujarnya
Menurut Anies bagi mereka yang tidak berkompeten akan terkena seleksi alam sendiri, Maka dari itu Anies tidak melarang siapapun untuk berpindah tempat
"Kalau tidak ada yang bisa ditawarkan ya tidak terserap tenaga kerja dengan sendirinya mereka nanti akan cari tempat lain,Jadi mereka mencoba di Jakarta boleh mencoba di Surabaya boleh kenapa harus kita larang mereka mencoba di Jakarta," lanjut dia.
Selain itu, Anies juga menyebut eks- Gubernur Dki Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang sempat menjadi wali kota Solo dan mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, dimana saat itu mencoba peruntungan menjadi gunernur dengan KTP Solo
"Bahkan DKI pernah loh punya gubernur yang KTP-nya bukan DKI, Pak Jokowi itu dari Solo. KTP-nya Solo boleh jadi calon gubernur di Jakarta," terang Anies
Anies menjelaskan kondisi itu harus menjadi contoh terhadap warga yang menjadi pendatang ke Ibu Kota,Menurutnya setiap warga berhak datang ke Jakarta untuk mencari nafkah.
SUMBER
