NUSANEWS - Elektabilitas dan trend keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai mengalami tren penurunan dalam enam bulan terakhir. Sebaliknya tren dukungan terhadap Prabowo-Sandi terus meningkat. Hal ini dinilai karena kegagalan Jokowi dalam memenuhi janji-janji politiknya, gagal ungkapan-ungkapannya sendiri yang berlebihan, harga pangan mahal dan kebangkitan kaum emak-emak.
Demikian disampaikan Analis politik dari Casablanca Working Group, Radhar Tribaskoro merespons analisis Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor soal migrasi pemilih Jokowi ke Prabowo.
Dalam analisisnya Firman mengatakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun merujuk survei Litbang Kompas terbaru. Tren penurunan disebut karena migrasi pemilih yang tak puas mengenai isu kesejahteraan seperti lapangan kerja, daya beli. Faktor lain adalah perubahan citra Prabowo dan sosok Sandiaga Uno.
“Elektabilitas Jokowi tergerus juga karena adanya kebangkitan emak-emak yang dimotivasi oleh kekhawatiran akan masa depan anak-anak mereka. Selain itu karena keberadaan Prabowo dengan profil sebagai alternatif yang sempurna bagi Jokowi dan karena ada kekuatan pergerakan yang menghendaki perubahan,” ujar Radhar kepada Harian Terbit, Senin (25/3/2019).
Menurutnya, saat ini rakyat telah dikecewakan oleh kuatnya pengaruh neoliberalisme dalam kabinet, dan kepemimpinan Jokowi di Indonesia menjadi titik lemah stabilitas di kawasan," ujar Radhar.
Radhar memaparkan, mengenai gejala konflik internal bukan penyebab dari turunnya elektabilitas, melainkan akibatnya. Dengan semakin banyaknya rakyat yang kecewa terhadap Jokowi, Radhar menyarankan adalah pergantian kepemimpinan nasional. Dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional maka kekecewaan rakyat terhadap pengelolaan negara selama ini bisa terobati.
"Bagi saya sendiri solusinya adalah pergantian kepemimpinan nasional. Secara konstitusional tentunya. Denga demikian Pemilu yang akan digelar 17 April 2019 adalah ultimate solution dara kekecewaan itu," paparnya.
Agresivitas
Terpisah, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengakui agresivitas kampanye kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Agresivitas itu disebut sangat mempengaruhi perpindahan pemilih di Pilpres 2019.
"Memang harus kita akui bahwa agresivitas dari kampanye yang dilakukan oleh kubu 02 begitu sangat kuat," kata Ace di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (25/3/2019), seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Ace menyampaikan hal tersebut merespons analisis Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor soal migrasi pemilih Jokowi ke Prabowo.
Dalam analisisnya Firman mengatakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun merujuk survei Litbang Kompas terbaru. Tren penurunan disebut karena migrasi pemilih yang tak puas mengenai isu kesejahteraan seperti lapangan kerja, daya beli. Faktor lain adalah perubahan citra Prabowo dan sosok Sandiaga Uno.
Ace mengatakan Jokowi-Ma'ruf akan lebih menawarkan berbagai harapan baru bagi masyarakat Indonesia di sisa 23 hari jelang pencoblosan. Salah satunya, kata dia, dengan lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap Kartu Indonesia Prakerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Kartu Sembako Murah kepada masyarakat.
Menurut Ace, TKN juga disebut akan lebih giat lagi mensosialisasikan pencapaian pemerintah untuk menjaga kepuasan masyarakat. Menurutnya, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi ketika menjabat merupakan modal penting dalam mempengaruhi pemilih untuk mencoblos pasangan nomor urut 01 itu di Pilpres 2019.
Fenomena migrasi pemilih Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Sandi disampaikan oleh peneliti politik LIPI, Firman Noor, dalam diskusi politik 'Migrasi Suara Pilres 2019: Hasil Survei VS. Realita' di Jakarta, Minggu (24/3/2019).
Migrasi pemilih itu merujuk survei Litbang Kompas yang dirilis pertengahan Maret menemukan selisih elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi sekitar 11,8 persen atau menipis dibanding survei Oktober 2018 yang mencapai 19,9 persen.
Menipisnya selisih itu diikuti oleh peningkatan elektabilitas Prabowo-Sandi menjadi 37,4 persen atau naik 4,7 persen dari elektabilitas pada Oktober 2018 yang mencapai 32,7 persen.
Sedangkan elektabilitas paslon nomor urut 01 itu justru merosot ke angka 49,2 persen atau turun 3,4 persen dari angka pada Oktober 2018 yang mencapai 52,6 persen.
Tak Tepati Janji
Lembaga survei Charta Politika membeberkan alasan pemilih tidak memilih pasangan calon 01 Joko Widodo-Maruf Amin dalam Pilpres 2019. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan tiga alasan utama Jokowi-Ma'ruf tidak di pilih, yakni tidak bisa dipercaya, tidak menepati janji, dan kurang tegas.
"Alasan pemilih tidak memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin, jadi ini hanya ditanyakan kepada pemilih Prabowo dan undecided voters. Tiga besarnya menurut saya menarik, ternyata bukan isu agama," ujar Yunarto di Kantor Charta Politika, Jakarta, Senin (25/3) seperti dilansir CNNIndonesia.com
"Ternyata, satu misalnya berbeda antara ucapan dengan perbuatan atau tidak bisa percaya. Kedua, tidak menepati janji. Ketiga, kurang tegas atau berwibawa," ujarnya menambahkan.
Selain itu, sebanyak 7,9 persen pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai hasil kerja paslon tidak bagus, 6,9 persen berpihak kepada asing, 5,7 persen tidak menyukai parpol pendukungnya, 5,5 persen karena usia wakilnya yang terlalu tua, 3,5 persen tidak suka programnya, hingga 3 persen tidak berpihak kepada Islam. Sebanyak 17,8 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Di sisi lain, Yunarto juga menyampaikan alasan pendukung Jokowi-Ma'ruf dan undecided voters tidak memilih Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Yunarto membeberkan sebanyak 16,4 persen menilai paslon 02 tidak berpengalaman, 15,0 persen menilai ambisius, dan 10,1 persen belum mengetahui program kerjanya.
"Jadi kira-kira kalau saya jadi pendukung atau timsesnya Jokowi ngapain ngomongin agamanya Prabowo. Mendingan fokus ke program kerja Jokowi kalau melihat hasil ini," ujarnya.
Hal lain yang melatari pendukung paslon 01 dan undecided voters tak memilih Prabowo-Sandi, yakni banyak menyebar berita bohong (7,6 persen), arogan (6,4 persen), menggunakan segala cara untuk menang (6,2 persen), tidak bisa dipercaya (6 persen), tidak menyukai programnya (4,2 persen), tidak menyukai kelompok/tokoh/ parpol yang mendukungnya (1,7 persen), hingga memecah belah umat Islam (1,5 persen).
"24,0 persen tidak tahu atau tidak jawab," mengutip hasil survei.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih.
Metode penarikan sampel dilakukan dengan acak bertingkat dengan "margin of error" kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
SUMBER
