NUSANEWS - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, turut berkomentar soal terjadinya praktik pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah gratis di beberapa kota. Dia menyatakan itu bukan kesalahan dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyatakan praktik pungli itu terjadi akibat adanya orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat soal pembuatan sertifikat gratis.
"Sertifikat yang seharusnya gratis ada yang diperjualbelikan. Itu bukan salah kebijakan Pak Jokowinya, itu yang salah oknumnya," kata Hasto saat melakukan Safari Politik PDIP di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2).
Lebih lanjut, Hasto meyakini oknum tersebut bukan berasal dari kader PDIP. Hasto meminta kader PDIP mengawasi pembagian sertifikat tanah gratis agar tak kembali terjadi pungli.
"Tugas kader kader PDIP Perjuangan untuk membantu mengawasi kebijakan-kebijakan pro rakyat itu agar apa agar tidak disalahgunakan," kata dia.
Hasto meminta kader PDIP melakukan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban pungli sertifikat tanah gratis. Ia menyatakan apapun kebijakan Jokowi, tak boleh ada upaya untuk mengambil keuntungan dari pihak manapun.
"Kita akan berikan advokasi kepada masyarakat, karena itu kebijakan pak Jokowi yang tak boleh dilakukan komersialisasi terhadap kebijakan itu," kata dia.
Praktik pungli itu ditemukan dalam program PTSL di wilayah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Dari sana diketahui ada sejumlah warga yang mengeluhkan uang jutaan rupiah untuk mengikuti program yang dilabeli gratis tersebut.
SUMBER
